TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden inkumben, Joko Widodo atau Jokowi, akan menyinggung pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagai kebijakan pada penguatan ideologi Pancasila, dalam debat capres, Sabtu malam, 30 Maret 2019.

Baca: Jokowi Siap Jawab Isu Pembubaran HTI di Debat Capres

BPIP sebelumnya bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, dibentuk Jokowi pada 2017 sebagai wadah yang bertugas melakukan pembinaan ideologi Pancasila agar menjadi pandangan, pedoman, dan pegangan hidup bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah hampir dua tahun berdiri, apa saja yang sudah dilakukan BPIP?

Anggota Satuan Tugas Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Romo Benny Susetyo, mengatakan BPIP bertugas merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila. Rekomendasi itu sudah dijalankan Jokowi dalam kebijakan yang dilakukan.

"Tiap 3 bulan sekali memberikan rekomendasi-rekomendasi itu, dan rekomendasi-rekomendasi itu dijalankan Pak Jokowi. Seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan desa bagian dari itu," kata Benny kepada Tempo, Sabtu, 30 Maret 2019.

Benny mengatakan, salah satu kebijakan Jokowi yang menjadikan Pancasila sebagai dasar hukumnya adalah kebijakan BBM satu harga, penanganan konflik dengan mengutamakan pendekatan dialogis. "Misal Papua tidak digunakan darurat militer. Itu menunjukkan dia menjaga persatuan," katanya.

Adapun secara konkretnya, BPIP melakukan sosialisasi pengamalan Pancasila di 150 titik, bekerja sama dengan para milenial, juga lembaga dan kementerian terkait, seperti Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) supaya para calon lurah nanti paham mengaplikasikan Pancasila ke dalam kebijakan.

Baca: Ma'ruf Amin: Ulama Seperti Daun Salam yang Pertama Dibuang