INFO JABAR - Provinsi Jawa Barat menjadi proyek percontohan kurikulum kebencanaan nasional. Demikian kesepakatan 10 gubernur anggota Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) dalam rapat kerja gubernur yang berakhir pada Rabu, 27 Maret 2019, di Trans Hotel Bandung, Jalan Gatot Subroto, Bandung. Kesepuluh gubernur, yakni Gubernur Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, itu menyetujui untuk menguatkan budaya masyarakat tangguh bencana.

"Semua sepakat Jabar menjadi percontohan pelaksanaan kurikulum kebencanaan. Kontennya sedang kita bahas, salah satunya masukan dari BNPB," kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil setelah penutupan acara rapat kerja gubernur.

Menurut Ridwan, pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini sedang membahas konten kurikulum kebencanaan yang diasistensi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggelar focus group discussion (FGD) terkait dengan kurikulum kebencanaan. "Per hari ini pun sedang diadakan FGD terkait dengan kurikulum itu. Nanti hasilnya diserahkan ke saya," ujar Emil, sapaan akrab Gubernur Ridwan.

Kepala BNPB Letjen TNI Doni Munardo menuturkan, setelah rapat kerja gubernur ini, BNPB segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta para pakar guna merumuskan kurikulum kebencanaan dengan Jawa Barat sebagai pilot project.

"BNPB dan 10 gubernur anggota FKD-MPU menyusun sebuah cetak biru tentang edukasi kebencanaan. Kami juga akan mencoba merumuskannya dengan Kemendikbud dan beberapa pakar," katanya.

Menurut Doni, kurikulum kebencanaan di setiap level pendidikan akan berbeda metode dan konten edukasinya. Namun porsinya semua sama, yakni kurikulum menitikberatkan pada praktik. "Jadi kira-kira 30 persen teori, sisanya 70 persen praktik. Pola pendidikan dan pelatihannya dibuat sedemikian rupa supaya masyarakat dan anak-anak kita tidak terbebani," ujarnya. (*)