TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai ancaman Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto untuk mempidana pihak yang mengajak golput di pemilihan presiden 2019 sebagai blunder. Pernyataan itu dianggap bisa merugikan pasangan calon 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Baca: Wiranto: Yang Ajak Golput Itu Mengacau

"Ini merugikan. Wiranto ini enggak bisa berdiri sendiri. Dia menteri Jokowi, seakan-akan representasi dari kepentingan Jokowi," kata Adi kepada Tempo, Rabu, 27 Maret 2019.

Wiranto sebelumnya menyebut pihak yang mengajak golput sebagai pengacau. Dia mengatakan pihak-pihak itu dapat dikenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

"Ada Undang-Undang yang mengancam itu. Kalau Undang-Undang Terorisme enggak bisa, undang-undang lain masih bisa, ada UU ITE, Undang-Undang KUHP bisa," kata Wiranto di kantornya, Rabu, 27 Maret 2019.

Menurut Adi, pernyataan Wiranto itu memberi kesan seakan Jokowi tak toleran pada pihak-pihak yang berbeda pilihan. Apalagi, kata dia, Wiranto melontarkan ucapan itu tak lama setelah mencuatnya isu adanya fatwa haram golput dari Majelis Ulama Indonesia.

Adi mengingatkan pemilihan umum adalah hak, bukan kewajiban warga negara. Dia pun menyebut golput menjadi pilihan wajar lantaran kedua kandidat yang ada dianggap masih jauh dari ekspektasi masyarakat.

Menurut Adi, golput bisa saja dipidana jika adanya ajakan yang bersifat paksaan. Namun, dia berujar gerakan yang berkembang belakangan ini adalah ekspresi politik yang soft dan tak melibatkan kekerasan. Adi pun memprediksi angka golput di pilpres kali ini tak akan sampai merugikan kedua kandidat.

"Mestinya enggak perlu ada yang dikhawatirkan. Kalau begini modelnya kasihan 01, selalu akan di-bully ini pemerintahan Jokowi rasa Orba. Sedikit-sedikit berbeda difatwa salah, haram, UU ITE," ucapnya.

Baca: Dewan Pertimbangan MUI Minta Umat Islam Jangan Golput

Lebih lanjut, Adi menyarankan Jokowi mengambil sikap soal pernyataan yang kontraproduktif dari orang-orang di sekelilingnya. Dia mengingatkan bahwa persoalan golput tak bisa disederhanakan dengan fatwa haram atau pidana. "Hati-hati juga, ini injury time. Jangan sampai sikap blunder itu muncul dari orang-orang di inner circle Jokowi," kata Adi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA