Wiranto: Yang Ajak Golput Itu Mengacau

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wiranto memberikan sambutan dalam acara kampanye anti-golput pesepeda se-jadebotabek di kawasan SCBD Jakarta pada Sabtu 23 Maret 2019. (istimewa)

    Wiranto memberikan sambutan dalam acara kampanye anti-golput pesepeda se-jadebotabek di kawasan SCBD Jakarta pada Sabtu 23 Maret 2019. (istimewa)

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto mengatakan golput masih menjadi salah satu isu besar yang masih muncul dalam pemilihan umum tahun ini. Ia menegaskan ada ancaman hukuman bagi mereka yang mengajak masyarakat untuk golput.

    Baca juga: MUI Sebut Golput Haram, Pengacara: Money Politics Lebih Bahaya

    "Yang mengajak golput itu yang namanya mengacau. Itu kan mengancam hak dan kewajiban orang lain," kata Wiranto saat ditemui di Rapat Koodrinasi Nasional Persiapan Keamanan Pemilu 2019, di Hotel Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019.

    Wiranto mengatakan hal itu masuk ke dalam kategori membuat kondisi tidak tertib. Karena itu, sebagai negara hukum, ia mengatakan Indonesia memiliki ancaman hukuman bagi mereka yang mengajak orang lain untuk golput.

    "Ada Undang-Undang yang mengancam itu. Kalau Undang-Undang Terorisme gak bisa, Undang-Undang lain masih bisa, ada UU ITE, Undang-Undang KUHP bisa," kata Wiranto.

    Hasil sigi dan penelitian Indikator Politik pada Januari lalu memprediksi angka golput di pemilihan umum tahun ini minimal menyentuh angka 20 persen. Sebagai catatan, data KPU dalam tiga kali pemilu terakhir menunjukan terjadi kenaikan jumlah golput.

    Baca juga: MUI: Tak Ada Pemimpin Ideal, Jangan Golput

    Jumlahnya pun cukup variatif, sekitar 23 persen hingga 30 persen. Pada pemilu 2004 mereka yang golput sebesar 23, 3 persen. Pada pemilu 2009, mereka yang golput sebesar 27,45 persen. Dan pada pemilu 2014, mereka yang golput sebesar 30,42 persen.

    Sebelumnya pengacara publik Alghiffari Aqsa mengatakan golput justru memiliki manfaat untuk demokrasi. Dalam jangka pendek para kontestan akan berusaha lebih meningkatkan performa dan kualitas kampanyenya. "Untuk jangka panjang, sikap golput mampu mengubah sistem atau setidaknya tuntutan dari kelompok ini menjadi standar dalam politik elektoral".


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.