TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga uang yang disita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masih berhubungan dengan kasus jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Kasus tersebut menyeret Ketua Umum PPP, Romahurmuziy menjadi tersangka penerima suap.

Berita terkait: KPK Sita Uang dari Ruang Menteri Agama, Sekjen PPP: Itu Honor Pribadi

"Semua bukti baik dokumen, barang bukti elektronik termasuk juga uang disita karena diduga terkait dengan pokok perkara," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, di kantornya, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2019.

KPK menyita uang dari ruangan Lukman Hakim Saifuddin saat menggeledah tempat itu pada Senin, 18 Maret 2019. Penyidik menyita uang itu dari laci meja kerja Lukman. Jumlah uang yang disita mencapai Rp 180 juta dan USD 30 ribu. KPK berencana memeriksa Lukman menjadi saksi dalam kasus ini, salah satunya untuk mengklarifikasi asal duit tersebut.

Terkait temuan duit ini, Lukman belum buka suara. Namun, Sekretaris Jenderal PPP, Arsul Sani mengatakan rekan satu partainya itu telah menjelaskan pada dirinya soal asal usul uang yang disita KPK. Arsul mengatakan uang tersebut berasal dari honor pribadi menteri dan bisa dipertanggungjawabkan. “Betul (begitu penjelasan beliau kepada saya),” kata Arsul.

Selain menggeledah ruang kerja Lukman, KPK juga telah menggeledah kantor DPP PPP dan rumah Romy di Jakarta, serta Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur. Dari sejumlah tempat itu, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik.

Rangkaian penggeledahan dan penyitaan di beberapa tempat itu merupakan bagian dari penyidikan kasus jual beli jabatan yang menjadikan Romy sebagai tersangka. KPK menyangka Romy menerima uang Rp 300 juta dari dari Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi. Suap diberikan agar Romy mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama.