TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Bekto Suprapto mengingatkan kembali kewajiban Polri untuk menjaga netralitasnya dalam politik. Sikap ini dinilai perlu dilakukan di tengah pesta demokrasi nasional saat ini.

Baca: Ada Ajakan Dukung Jokowi, Polri Bantah Acaranya Berbau Politik

"Dalam masa kampanye ini Polri selalu disorot oleh masyarakat. Polri harus netral," kata Bekto saat dihubungi Tempo, Selasa, 19 Maret 2019.

Netralitas Polri sempat dipertanyakan saat menggelar Kampanye Millenial Road Safety Festifal (MRSF) yang digelar Polri di Jawa Timur pada Ahad, 17 Maret 2019. Acara itu diduga disisipi aktivitas politik saat sekelompok peserta memutar lagu berjudul Jokowi Wae.

Di 2019 ini, nampak Polri semakin rajin menggelar acara dan mengumpulkan massa. Selain kampanye Millenial Road Safety Festifal (MRSF) 2019, ada juga deklarasi Milenial Anti Narkoba (MAN), dan Millenial Anti Hoax.

Bekto mengatakan tak terlalu mengikuti kegiatan Polri ini. Namun dia mengingatkan setiap tindakan anggota Polri harus dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau pelanggaran pidana diproses pidana, pelanggaran kode etik profesi diproses sidang kode etik profesi, dan kalau pelanggaran disiplin dapat diproses melalui sidang disiplin Polri," kata Bekto. Meski begitu Bekto mengatakan laporan kepada pengawas internal sebaiknya dilengkapi dengan bukti yang ada.

Mabes Polri telah menegaskan bahwa Polri netral dalam setiap acara yang digelar. Meski begitu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo tak menampik jika ada spontanitas aksi massa berbau politik.

Baca: Jokowi Naikkan Gaji Anggota Polri, Terendah Rp 1,6 Juta

"Spontanitas pasti akan terjadi, ini teori psikologi massa. Ketika terjadi kumpulan massa, tak ada yang bisa dikendalikan. Tetapi dari awal kami sampaikan forum ini tidak ada kaitannya dengan pemilu," kata Dedi.

EGI ADYATAMA | ANDITA RAHMA