Tiga Alasan Keluarga Korban Penculikan Terpaksa Mendukung Jokowi

Jumat, 15 Maret 2019 08:29 WIB

Capres nomor urut 01 Jokowi (kiri) dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto berjabat tangan seusai mengikuti debat capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 17 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

TEMPO.CO, Jakarta - Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa aktivis prodemokrasi 1997/1998 menyatakan menolak calon presiden Prabowo Subianto yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Kendati begitu, para keluarga korban sebenarnya tak menaruh harapan besar pada calon presiden inkumben Joko Widodo atau Jokowi.

Baca: Mafindo: Hoaks di Januari Banyak Serang Prabowo Ketimbang Jokowi

Utomo Rahardjo, ayah dari Petrus Bimo Anugerah, misalnya, pesimistis Jokowi akan membentuk pengadilan HAM adhoc seumpama terpilih kembali menjadi presiden. "Karena di lingkaran Pak Jokowi sendiri mereka adalah pelaku-pelaku saat itu," kata Utomo dalam konferensi pers di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019.

Jokowi selama ini dikritik lantaran mengangkat Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sebab, mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, di antaranya penculikan aktivis 1997/1998 dan peristiwa Timor Timur 1999.

Tak cuma itu, pemerintahan Jokowi juga disorot lantaran didukung oleh sejumlah purnawirawan yang diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu. Ada nama Sutiyoso, Abdullah Makhmud Hendropriyono, hingga Muchri Purwoprandjono. Ketiganya diduga terlibat dalam peristiwa 27 Juli 1996 dan pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

Advertising
Advertising

Selama memerintah pun, Jokowi belum kunjung merealisasikan janjinya untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahkan memberikan rapor merah terkait penuntasan kasus HAM selama empat tahun Jokowi menjabat presiden.

Baca: Bahar bin Smith: Jokowi, Tunggu Saya Keluar

"Belum ada kemajuan yang cukup signifikan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata Choirul dalam konferensi pers 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Penegakan HAM di Restoran Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Oktober 2018.

Berikut sejumlah alasan keluarga korban penghilangan paksa masih mau mendukung Jokowi kendati capres inkumben itu memiliki banyak catatan.

1. Masih yakin Jokowi mendengarkan suara para keluarga korban
Utomo mengaku yakin Jokowi masih mendengar suara keluarga korban. Dia pun tak meminta hal yang muluk dari pemerintah selain dukungan konkret. "Saya percaya Bapak Jokowi masih punya mata dan telinga. Yang kami minta tidak banyak, dukungan konkret saja selama kami masih punya nafas," kata Utomo.

2. Pilihan yang ada cuma dua
Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan (korban penculikan), mengaku marah tiap kali bertemu dengan pihak pemerintah. Dia juga mengaku marah saat bertemu dengan Jokowi pada 31 Mei 2018 lalu. Namun, Paian merasa tak memiliki pilihan lain. "Coba ada kandidat lain yang bisa kita harapkan, ya mungkin kami akan pilih itu," kata Paian.

3. Khawatir tak ada harapan penuntasan kasus jika Prabowo yang terpilih
Keluarga korban aktivis yang dihilangkan paksa ini khawatir kemungkinan penuntasan kasus akan tertutup seumpama Prabowo yang terpilih menjadi presiden. Sebab, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu diduga terlibat secara langsung dalam penculikan dan penghilangan paksa aktivis.

Prabowo ketika itu menjadi pemimpin Tim Mawar--tim yang diduga melakukan penculikan. "Kalau Prabowo yang terpilih itu pintu tertutup," kata Paian Siahaan.

Berita terkait

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

5 jam lalu

Kata Pakar Hukum Soal Penambahan Nomenklatur Kementerian di Pemerintahan Prabowo

Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat menambah nomenklatur kementerian dengan amendemen UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

6 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Menteri di Kabinet Prabowo Bisa Lebih Banyak Kalau Ada Keperluan

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menanggapi soal rencana Presiden terpilih Prabowo membentuk kabinet gemuk.

Baca Selengkapnya

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

6 jam lalu

Ma'ruf Amin Sebut Prabowo Perlu Berupaya Lebih Keras Bikin Presidential Club

Wapres mengatakan presidential club ini bisa dalam bentuk konsultasi baik secara personal maupun informal, jika sulit diformalkan

Baca Selengkapnya

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

6 jam lalu

Jerry Sambuaga Dorong IEU-CEPA Selesai sebelum Jokowi Lengser dari Jabatan Presiden

Jerry Sambuaga mengatakan baik Jerman maupun Indonesia memegang posisi penting di regional masing-masing.

Baca Selengkapnya

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

6 jam lalu

Jokowi Resmikan PPDS: Pendidikan Dokter Spesial Gratis, Dapat Gaji Lagi

Kementerian Kesehatan membuka Program Pendidikan Dokter Spesialis atau PPDS berbasis rumah sakit pendidikan gratis.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

6 jam lalu

Prabowo Ingin Bentuk Presidential Club, Pakar Hukum: Kayak Klub Golf Aja

Juru bicara Prabowo mengatakan ide presidential club Prabowo ditujukan untuk menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

7 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, Gibran: Biar Berproses Dulu

Gibran tak banyak menanggapi soal gugatan PDIP ke PTUN yang putusannya bisa saja berimbas pada pelantikannya sebagai wakil presiden.

Baca Selengkapnya

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

7 jam lalu

Peneliti ICW Bilang Rencana Tambah Kementerian Kabinet Prabowo Demi Bagi-bagi Jabatan

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

8 jam lalu

Terkini: Viral Cokelat Rp 1 Juta Kena Pajak Rp 9 Juta Ini Tanggapan Bea Cukai, Kata Jokowi soal Pabrik Sepatu Bata yang Tutup

Bea Cukai menanggapi unggahan video Tiktok yang mengaku mengirim cokelat dari luar negeri senilai Rp 1 juta dan dikenakan bea masuk Rp 9 juta.

Baca Selengkapnya

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

9 jam lalu

Daftar 12 Laboratorium di Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi Hari Ini

Indonesia Digital Test House menjadi laboratorium uji perangkat digital terbesar di Asia Tenggara. Simak pesan peresmian Jokowi.

Baca Selengkapnya