Kapolri: Brimob Di Aceh Masih Bertugas Sebagai Polisi Umum
Reporter
Editor
Kamis, 21 Agustus 2003 14:42 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Kapolri Jenderal Polisi Dai Bachtiar mengatakan aparat Brimob yang saat ini bertugas di Aceh masih menjalankan fungsinya sebagai kepolisian umum. Mereka menjaga keamanan dan ketertiban. Hal ini karena pihaknya masih menganggap perjanjian penghentian permusuhan atau cesassion of hostility agreement (COHA) masih berjalan. Hingga saat ini Brimob belum dikembalikan ke fungsi awalnya. Hal ini dikatakan Kaplori sebelum menghadiri acara perayaan paskah dilingkungan Mabes Polri di Wisma Bhayangkari, Mabes Polri, Rabu (30/4) siang. Hanya saja menurut Kapolri kesiagaan aparat Brimob yang bertugas di Aceh memang ditingkatkan. karena ternyata sewaktu-waktu walaupun sedang menjalankan tugas kepolisian umum bisa saja diserang oleh orang bersenjata yang nampaknya dilakukan oleh GAM kata Kapolri. Ditanya kapan aparat Brimob di Aceh dikembalikan ke fungsinya sehingga dapat melakukan pengejaran terhadap anggota GAM yang melakukan pelanggaran, menurut Kapolri pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah dalam satu sampai dua minggu kedepan. Seperti diketahui pemerintah akan menjalankan tiga operasi di Aceh setelah pertemuan Joint Council dengan pihak GAM batal dilaksanakan pekan lalu. Tiga operasi ini adalah operasi kemanusiaan, operasi penegakan hukum dan operasi pemulihan pemerintahan daerah. Saat ini di Aceh telah bertugas sekitar 6000 aparat brimob yang menjalankan tugas kepolisian umum. Jika operasi militer jadi dilakukan di Aceh, aparat brimob di Aceh akan dikembalikan ke fungsinya. Menurut Komdan Korps Brimob Irjenpol SY. Wenas di Mabes Polri Selasa (29/4) kemarin, pihaknya sudah menyiapkan sekitar 700 aparat brimob yang akan segera dikirim sebagai tahap pertama penambahan pasukan brimob di Aceh. (Dimas-TNR)
Berita terkait
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP
2 menit lalu
PSI Sebut Nama Jokowi Jadi Rebutan usai Tak Dianggap PDIP
Ketua DPP PSI, Andre Vincent Wenas, mengatakan nama Presiden Jokowi menjadi rebutan di luar PDIP. PSI pun mengklaim partainya adalah partai Jokowi.