TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Moeldoko mengatakan Kartu Prakerja yang dijanjikan oleh pasangan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi - Ma'rur Amin, tidak berlaku selamanya. Kartu itu, kata dia, hanya sebagai bantuan dari pemerintah untuk menopang warga yang belum mendapatkan pekerjaan.

Berita terkait: Tunjangan Pengangguran Hanya Bisa Diterapkan di Negara Maju

"Penjelasan dari Pak Jokowi (kartu prakerja itu diberikan) sambil menunggu ada pekerjaan. Karena bagi yang lagi bimbang (mencari pekerjaan) jadi penyanggah awal, bukan seterusnya," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 5 Maret 2019.

Kepala Staf Presiden ini menuturkan lewat Kartu Prakerja negara nanti akan memberi bantuan kepada para pengangguran sampai ia mendapat pekerjaan. "Jadi setelah ada pelatihan terus mendapatkan pekerjaan, (pemberian bantuan) sambil menunggu itulah. Jadi bukan jaminan seterusnya."

Namun Moeldoko tak memberi jawaban pasti terkait berapa lama negara memberikan bantuan kepada para pengangguran itu. Ia berujar jika seorang pengangguran bisa mendapatkan pekerjaan dalam waktu cepat, maka saat itu juga Kartu Prakerja miliknya dicabut.

Selain itu, kata Moeldoko, jika Jokowi terpilih lagi sebagai presiden maka pemerintah akan menyeleksi betul pengangguran mana yang layak mendapatkan Kartu Prakerja ini. "Ada kriterianya."

Begitu pula saat ditanya dari pos anggaran mana dalam APBN yang akan dipakai untuk pendanaan Kartu Prakerja ini, Moeldoko tidak memberi jawaban jelas. Ia hanya menyebutkan hal ini akan menyedot anggaran yang besar. "Kan orientasi pembangunan SDM, jadi anggarannya besar. Nanti dilihat porsi persiapannya, kelengkapan sarana dan prasarana itu akan dipenuhi," tutur dia.