TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Ombudsman Republik Indonesia Alamsyah Saragih menilai program reforma agraria yang dicanangkan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi - JK) masih jalan di tempat. Alamsyah mengatakan, program yang sudah berjalan selama ini belum menyasar tujuan utamanya untuk mengatasi masalah ketidakadilan di bidang agraria.

Baca: KPA: Jokowi Sertifikasi Tanah, Luput Soal Redistribusi Lahan

"Reforma agraria dalam tujuan utamanya boleh disebut relatif berjalan di tempat," kata Alamsyah di kantornya, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019.

Presiden Jokowi sebenarnya telah meneken Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada September tahun lalu. Perpres itu mengatur penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria melalui perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria.

Namun sejauh ini, program yang berjalan kebanyakan adalah sertifikasi tanah. Menurut Alamsyah, program bagi-bagi sertifikat ini sifatnya hanya belanja layanan adminsitrasi biasa yang dibutuhkan masyarakat. Namun, langkah ini belum menyelesaikan masalah ketimpangan lahan.

"Prestasi sertifikasi itu di wilayah yang clean and clear yang memang hak warga negara dalam situasi normal, belum masuk agenda utama reforma agraria," ujarnya.

Alamsyah mengatakan reforma agraria sebenarnya bukan masalah presiden semata. Dia juga mengingatkan agenda itu tak bisa dipandang sebatas janji politik presiden terpilih. Namun, kata dia, reforma agraria merupakan amanah konstitusi yang mesti dilaksanakan.

Maka dari itu, Alamsyah melanjutkan, perlu adanya satu konsensus nasional dari pelbagai lembaga untuk menjalankan agenda reforma agraria. Dia berujar presiden mesti menginisiasi konsensus nasional itu dengan melibatkan kementerian terkait bersama Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, hingga Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan pelaku usaha.

Jika perlu, kata dia, OJK dapat membuat satu aturan bahwa perusahaan yang ingin melantai di Bursa Efek harus bebas dari konflik agraria. Tanpa konsensus nasional, Alamsyah khawatir perangkat reforma agraria yang sudah ada akan sia-sia.

"Walau Perpres sudah ada, perangkat sudah ada, kalau konsensus nasional tidak dilakukan ini jadi mubazir," kata dia.

Ombudsman hari ini menerima laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria ihwal pelaksaan program reforma agraria selama empat tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dalam laporannya, KPA menyatakan program reforma agraria masih terbatas pada sertifikasi lahan yang tidak menyasar inti masalah.

Namun, menurut Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika, Jokowi luput menyampaikan progres redistribusi lahan dari konsesi HGU yang kadaluwarsa atau ditelantarkan perusahaan dan pelepasan klaim kawasan hutan. Dari target 400 ribu hektare redistribusi lahan dari konsesi HGU expired atau terlantar, baru 270.237 hektare yang terealisasi. Sedangkan pelepasan klaim kawasan hutan belum terealisasi sama sekali.

"Dalam catatan monitoring KPA soal redistribusi lahan dari konsesi HGU, baru 785 hektare yang diredistribusikan sesuai tujuan dan prinsip reforma agraria," kata Dewi di kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, Senin, 4 Maret 2019.

Dewi mewanti-wanti agar persoalan ini tak berhenti sebagai debat kusir demi kepentingan politik pemilihan presiden 2019. KPA mendesak pemerintah untuk serius dan mengambil langkah konkret terkait pelaksanaan reforma agraria ini. "Kalau sekadar berbalas pantun terkait pilpres, kami khawatir ini hanya jadi debat kusir politik saja," ujarnya.

Perbincangan soal reforma agraria menghangat setelah debat kedua calon presiden pada 17 Februari lalu. Mulanya, calon presiden petahana Joko Widodo menyinggung soal konsesi hak guna usaha (HGU) milik Prabowo seluas 220 ribu hektare di Kalimantan Timur dan 120 ribu hektare di Aceh Tengah.

Simak juga: Luhut Pandjaitan, Sertifikat Tanah Gratis, dan Sakit Hati Jokowi

Kedua kubu lantas saling tuding soal siapa yang memiliki aset HGU paling besar. Kubu Prabowo balas menyinggung kepemilikan HGU oleh orang-orang di lingkaran Jokowi, di antaranya Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir dan Garibaldi Thohir, Sakti Wahyu Trenggono, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, dan lainnya. Saling tantang soal siapa yang berani mengembalikan lahan untuk negara juga dilontarkan kedua kubu.