TEMPO.CO, Jakarta - Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyinggung persoalan penegakan hukum di Indonesia dalam pidato politiknya. AHY mengatakan, permasalahan ini perlu dicermati saat ini.

Baca: Pimpin Pemenangan Pemilu, AHY Akan Pidato Politik Hari Ini

"Kita menangkap kegelisahan masyarakat terkait penegakan hukum yang di sana-sini terkesan tebang pilih, tajam ke bawah tumpul ke atas, yang kuat menang, yang lemah kalah," kata AHY dalam pidato politiknya di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Jumat malam, 1 Maret 2019.

AHY mengatakan presiden terpilih nantinya harus menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat. Kata dia, penegakan hukum tak boleh menjadi instrumen politik bagi penguasa. Menurut AHY, oposisi dalam politik adalah koalisi dalam membangun bangsa.

"Kita sering mendengar jargon lawan berdebat adalah kawan dalam berpikir," ujar putra pertama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ini.

AHY mengimbuhkan, ke depannya tak boleh ada orang yang takut untuk berbicara, termasuk mengkritik atau mengemukakan gagasan. Namun dia juga mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap berada dalam koridor hukum, etika, dan norma demokrasi. "Bukan fitnah, hoax, ujaran kebencian, atau pembunuhan karakter," ucap AHY.

Pidato politik AHY ini bertajuk "Rekomendasi Partai Demokrat untuk Presiden Indonesia Mendatang". Dia berujar, pidato tersebut sedianya disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: Ani Yudhoyono Sakit, SBY Tunjuk AHY Pimpin Tim Pemenangan Pemilu

Namun, SBY absen dari kegiatan partai lantaran harus menunggui istrinya, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono yang tengah menjalani perawatan kanker darah di National University Hospital, Singapura. SBY lantas mendapuk AHY untuk memimpin pemenangan Pemilu 2019.