Prabowo Wacanakan Pecah KLHK, Begini Kata Walhi

Reporter

Egi Adyatama

Editor

Amirullah

Selasa, 19 Februari 2019 05:56 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai wacana calon presiden nomor urut 02, Prabawo Subianto, untuk memecah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dapat dikaji lagi. Wacana Prabowo ini muncul dalam debat capres kedua, yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Selatan, Ahad, 17 Februari 2019.

Baca: Jokowi Disebut Serang Personal Prabowo, Bawaslu: Tak Ada Aturan

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati mengatakan wacana ini menarik. "Kami juga melakukan assesment terkait pemisahan ini. Kalau dulu di awal pemerintahan kami tak sepakat mereka digabung, tapi kami lihat kembali evaluasinya seperti apa," ujar Yaya, sapaan akrab Nur Hidayati, di Kantor WALHI di Jakarta Selatan, Senin, 18 Februari 2019.

Yaya mengatakan penegakan hukum di lingkungan hidup memang tak bisa dipandang sebelah mata. Saat ini di KLHK, penegakan hukum lingkungan hidup hanya ditangani di bawah satu direktorat jenderal. Yaya mengatakan dirjen ini tetap akan kesulitan ketika harus mengurus kasus dengan melibatkan lintas instansi. "Ini jadi tak efektif, keterbatasan kewenangan dan proses penyelidikan cukup lama," kata Yaya.

Untuk menegakkan hukum terhadap kejahatan lingkungan itu, dibutuhkan sistem penegakan hukum khusus untuk lingkungan. Yaya mencontohkan lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang khusus mengurus masalah lingkungan.

Advertising
Advertising

"Jika seperti KPK (penanganan kasusnya) bisa cepat. Penyidik dalam satu institusi, dan eksekusi kasusnya bisa dibawa ke pengadilan lingkungan," kata Yaya.

Lembaga ad hoc khusus dan lembaga penegakkan hukum khusus lingkungan ini dinilai WALHI sangat dibutuhkan. Apalagi kerugian lingkungan maupun pencemaran sangat besar. "Kalau tak ditangani secara khusus, kita tak akan bisa mengejar ketertetinggalan pemulihan lingkungan hidup yang kita harapkan," kata Yaya.

Wacana pemisahan KLHK ini muncul dalam debat kedua antara calon presiden. Saat itu, tema pertanyaannya terkait sumber daya alam dan lingkungan hidup. Prabowo ditanya terkait langkah strategis untuk mengatasi akar masalah pencemaran lingkungan.

Baca: Singgung Tanah Prabowo, Jokowi Dilaporkan ke Bawaslu

"Menteri departemen kehutanan kok jadi satu. Jadi ini segera akan kita pisahkan, sehingga KLH akan benar-benar menegakkan masalah lingkungan hidup," kata Prabowo saat debat.

Berita terkait

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

12 jam lalu

Gerindra Sebut Ketidakhadiran Prabowo di Halalbihalal PKS Bukan Sinyal Penolakan

Sufmi Dasco membantah, ketidakhadiran Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam acara Halalbihalal yang digelar PKS merupakan sinyal penolakan

Baca Selengkapnya

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

13 jam lalu

Prabowo Tak Hadiri Halalbihalal PKS, Pengamat Sebut Sinyal Penolakan

Pakar menduga, Prabowo belum menemukan titik temu untuk membuka komunikasi dengan PKS.

Baca Selengkapnya

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

14 jam lalu

PKS Berharap Prabowo Ajak Gabung Koalisi seperti PKB dan NasDem

PKS berharap didatangi Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk diajak bergabung ke koalisi pemerintahan mendatang.

Baca Selengkapnya

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

14 jam lalu

2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

15 jam lalu

Sekjen PKS Beri Sinyal Gabung ke Prabowo: Kami Ingin Berbuat Lebih untuk Bangsa

PKS beri sinyal bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka setelah dua periode berada di luar pemerintah.

Baca Selengkapnya

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

15 jam lalu

WALHI Tuntut Jepang Hentikan Pendanaan Proyek LNG, Termasuk di Indonesia

Walhi menuntut Jepang untuk menghentikan pendanaan publik negara tersebut untuk proyek gas dan LNG (Liquefied Natural Gas). Pasalnya, Walhi menilai proyek itu berdampak buruk pada lingkungan dan melanggar hak asasi manusia.

Baca Selengkapnya

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

18 jam lalu

Anies soal Kemungkinan Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo: Saya Tidak Berandai-andai

Anies Baswedan mengomentari peluang bergabung dalam pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai menteri.

Baca Selengkapnya

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

18 jam lalu

Belum Siapkan Nama Menteri, NasDem Fokus Dua Hal Ini

Prabowo belum menawarkan kursi menteri, Partai Nasdem fokus pada kepemimpinan ide dan rekonsiliasi.

Baca Selengkapnya

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

19 jam lalu

Akui Belum Dapat Tawaran Menteri dari Prabowo, Surya Paloh: Siapa Kita?

Prabowo belum menawarkan posisi menteri untuk Partai NasDem.

Baca Selengkapnya

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

20 jam lalu

Deretan Aktivitas dan Pesan Anies setelah Pilpres 2024

Setelah berakhir Pilpres 2024 dan putusan MK, Anies Baswedan telah melakukan berbagai aktivitas. Ia juga menyampaikan beberapa pesan dan pandangannya

Baca Selengkapnya