Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko (kanan), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (tengah), dan Ketua Komis II DPR Zainuddin Amali (kiri) memukul gong sebagai tanda dibukanya Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, 11 Februari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta-Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan saat ini telah terjadi revolusi jari, di mana sebuah berita bisa menyebar dalam 30 detik tanpa penyebarnya mengecek kembali apakah berita itu benar atau tidak.
Karena itu Moeldoko meminta jajaran humas pemerintah pusat maupun pemerintah daerah gencar menyampaikan capaian-capaian pemerintah agar informasi tidak didominasi oleh berita bohong atau berita yang yang belum bisa dipastikan kebenarannya.
"Jangan sampai informasi didominasi kelompok tertentu, yang pada akhirnya membuat peran kita menjadi kecil. Sangat disayangkan. Untuk itu justru peran kita harus dioptimalkan sebaik-baiknya," ujar Moeldoko dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Kehumasan dan Hukum Tahun 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin, 11 Februari 2019.
Menurut Moeldoko penyampaian informasi yang benar menjadi tugas humas untuk melayani masyarakat, yakni pelayanan dalam bentuk informasi. "Pemerintah sudah bekerja dengan luar biasa, tapi yang berembus malah berita bohong. Kinerja pemerintah dipatahkan dengan semburan kebohongan," kata Moeldoko.
Untuk itu, ujar dia, butuh kolaborasi besar antara KSP dan setiap kementerian/lembaga agar kehumasan bergerak dengan satu narasi besar yang terkoordinasi dengan baik. "Kita harus tinggalkan ego sektoral sehingga apa yang dinarasikan oleh pemerintah mengalir sampai di bawah dan terkendali dengan baik," ujar Moeldoko.