Kubu Jokowi Pakai Propaganda Rusia Sejak Hoax Ratna Sarumpaet

Rabu, 6 Februari 2019 07:32 WIB

Calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo atau Jokowi berswafoto dengan pendukungnya saat Deklarasi Dukungan Koalisi Alumni Diponegoro di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Ahad, 3 Februari 2019. Koalisi Alumni Diponegoro yang terdiri dari alumni sejumlah perguruan tinggi di Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan pasangan nomor urut 01 Capres-Cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres mendatang. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Istilah Propaganda Rusia yang dilontarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Surabaya, Sabtu, 2 Februari 2019, belakangan menuai polemik, lantaran diprotes oleh Kedutaan Besar Rusia di Indonesia.

Baca: 5 Pro Kontra Ucapan Jokowi soal Propaganda Rusia

Atase Pers Kedubes Rusia di Indonesia, Denis Tetiushin mengatakan, kedutaannya tak ingin istilah ini digunakan dalam kontestasi politik di Indonesia. "Kami tidak ingin istilah ini dipakai, karena istilah propaganda Rusia adalah fitnah murni yang diciptakan oleh Amerika Serikat," ujar Denis kepada Tempo, Senin, 4 Februari 2019.

Sebetulnya, jauh sebelum mantan Gubernur DKI ini mengungkapkan istilah tersebut, Tim Kampanye Nasional Jokowi - Ma'ruf telah menggunakan Propaganda Rusia pada Oktober 2018 lalu, ketika kasus hoaks Ratna Sarumpaet terbongkar.

Influencer TKN, Budiman Sudjatmiko menuding kubu Prabowo Subianto - Sandiaga Uno telah menggunakan teori Propaganda Rusia atau yang dikenal dengan Firehose of Falsehood atau “slang pemadam kebohongan", yang memanfaatkan kebohongan sebagai alat politik.

Identifikasi adanya dugaan strategi ini digunakan, kata Budiman, dinilai karena adanya konten-konten kampanye yang tidak objektif dan dilakukan secara masif, cepat, serta terus berulang. Tujuan utamanya untuk membangun ketidakpercayaan terhadap informasi. "Drama politik Ratna ini merupakan bagian teknik kampanye jahat bernama Firehose of Falsehoods," ujar politikus PDIP itu di Posko Cemara, Jakarta pada Jumat, 5 Oktober 2018.

Budiman mencontohkan, Rusia mempraktekan strategi ini pada saat menginvasi Georgia, dan beberapa waktu lalu Trump memenangkan pemilu Amerika Serikat dengan menggunakan cara yang sama, yaitu menebar kebohongan.

Dugaan bahwa teori Propaganda Rusia ini digunakan kubu Prabowo, tak berhenti di sana. Pertengahan November 2018, Ketua TKN Erick Thohir dan Wakil Direktur Komunikasi Politik TKN Meutya Viada Hafid, bertemu dengan pakar neurosains Roslan Yusni Hasan di kawasan Rasuna Epicentrum, Kuningan, Jakarta. Mereka membahas panjang-lebar soal kemenangan Donald Trump di Amerika Serikat dan Jair Messias Bolsonaro di Brasil. Roslan menjelaskan peran ilmu saraf otak dalam kampanye Trump dan Bolsonaro.

“Kampanye mereka menggunakan jasa ilmuwan neurologi untuk memetakan otak masyarakat agar mereka memilih kandidat. Apa pun caranya untuk menang,” ujar dokter saraf otak yang kerap disapa Ryu Hasan ini, November 2018 lalu.

Dalam kampanye pemilihan Presiden Amerika 2016, Donald Trump kerap melontarkan pernyataan yang membakar masyarakat. Misalnya, ia mengatakan warga Amerika sulit mencari lapangan kerja karena negeri itu dibanjiri imigran.

Trump pun bertekad mendeportasi jutaan imigran ilegal. Trump juga menuduh Presiden Amerika sebelumnya, Barack Obama, bukan putra asli Amerika, melainkan kelahiran Mombasa, Kenya. Pesaing Trump dalam pemilihan Presiden Amerika ketika itu, Hillary Clinton, menyebutkan Trump keterlaluan karena telah berbohong.

Di Brasil, Bolsonaro juga sering memekikkan jargon populis dalam kampanyenya. Ia terang-terangan mendukung hukuman mati, penyiksaan, dan penembakan terhadap musuh politik.
Pensiunan tentara ini dijuluki sebagai “Trump dari Negeri Tropis” karena mereplikasi gaya kampanye Trump. Ia membuat slogan “Brasil di depan semuanya dan Tuhan di atas segalanya” seperti Trump dengan jargonnya “Amerika-lah yang Pertama”.

Dokter Roslan Yusni Hasan menuturkan, metode “slang pemadam kebohongan” memanipulasi kerja otak dengan ancaman dan kengerian. Otak manusia, kata dia, cenderung tertarik pada teori konspirasi. Ketika dicekoki informasi palsu dan mengancam, otak akan penasaran terhadap kabar tersebut. “Informasi palsu itu seperti lalat yang ingin menghancurkan toko, tapi hanya bisa berdengung,” ujar Roslan.

Dengungan itu mempengaruhi bagian otak yang bernama amigdala dan insula. Ukuran amigdala dan insula tiap orang bisa berbeda. Pada kaum konservatif, amigdalanya lebih tebal ketimbang insulanya. Sebaliknya, orang moderat dan liberal, yang mengutamakan kebahagiaan dan hak-hak individu, memiliki insula yang lebih besar. “Kalau ketakutan bangkit, amigdala menebal. Sifat progresif bisa menjadi konservatif,” ujar Roslan.

Banjir informasi, ujar dia, juga menyebabkan otak kelelahan untuk menganalisis. Akhirnya, otak menerima begitu saja informasi tanpa melakukan verifikasi lagi. “Slang pemadam kebohongan” efektif bekerja pada kondisi demikian. Penjelasan Roslan ini, serupa dengan yang disampaikan Budiman Sudjatmiko.

Dalam pemilihan presiden di Indonesia, Budiman menilai gejala itu mulai tampak. Penantang, Joko Widodo-Ma’ruf Amin yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, dinilai kerap kali melontarkan pernyataan yang provokatif.

Prabowo, misalnya, sempat melontarkan slogan “Make Indonesia Great Again” karena menilai pemerintah gagal menyejahterakan rakyat. Ia juga mengkritik situasi ekonomi saat ini dengan nada keras. “Ini lebih parah dari neoliberalisme. Yang terjadi ekonomi kebodohan, the economics of stupidity,” katanya.

Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga membantah kubunya meniru gaya kampanye Trump dan Bolsonaro. Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, juga membantah pernyataannya yang menyebut "Make Indonesia Great Again" menjiplak slogan kampanye yang digunakan Donald Trump dalam Pemilu Amerika Serikat 2016. "Tidak jiplak. Masak, kamu tidak mau Indonesia kuat?" kata Prabowo di Jakarta, Jumat malam, 12 Oktober 2018.

Kemarin, Direktur Luar Negeri BPN Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro mensinyalir dugaan munculnya istilah Propaganda Rusia dan konsultan Rusia Prabowo, lantaran beredarnya video Ketua Umum Gerindra itu, saat berjabat tangan dengan seorang pejabat Kedutaan Besar Rusia sebelum pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center, Jakarta, 14 Januari lalu. Sementara, ujar dia, acara itu memang mengundang sejumlah pejabat tinggi dari kedutaan besar negara sahabat.

Dia mengklaim tak ada konsultan asing yang membantu pemenangan capres-cawapres penantang ini. "Jadi siapa yang memberikan masukan kepada presiden, itu salah besar. Jadi, kami sesalkan tuduhan tersebut," kata Irawan, Selasa, 5 Februari 2019.

Simak juga: Jokowi Sebut Mengenai Propaganda Rusia, Simak 3 Fakta Berikut

Soal Propaganda Rusia ini, Prabowo juga membantah menggunakan jasa konsultan politik luar negeri selama masa kampanye pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Enggak ada konsultan ini. Gimana bayarnya? Mahal dan mereka enggak ngerti apa-apa tentang politik Indonesia," kata Prabowo lewat video berdurasi satu menit yang beredar luas melalui platform media sosial Whatsapp.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

5 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

6 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

7 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

11 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

12 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

15 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

15 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

16 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

16 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

16 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya