Polemik Yang Gaji Kamu Siapa, Perludem: Menteri Harus Hati-hati

Sabtu, 2 Februari 2019 06:36 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyampaikan sambutannya saat meresmikan pembukaan Diskusi Panel Indonesia Eximbank yang menjadi bagian dari Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Hotel Sofitel, Nusa Dua, Bali, Selasa 9 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ ICom/AM IMF-WBG/Wisnu Widiantoro

TEMPO.CO, Jakarta - Terkait pernyataan Menteri Rudiantara yang Gaji Kamu Siapa, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan para pejabat negara perlu berhati-hati dalam bertindak di tahun politik.

Baca: Buntut Sindiran Rudiantara, #YangGajiKamuSiapa Trending Dunia

Ia mengatakan mereka perlu menghindari aktivitas yang mengarah atau berkaitan dengan proses konstestasi politik, karena masyarakat kian terpolarisasi. "Di tengah masyarakat terpolarisasi, pernyataan benar pun bisa dibelokkan. Apa lagi pernyataan yang bersayap (ambigu), sekarang ini jadi dikaitan. Jadi pejabat negara sebaiknya berhati-hati," ujar Titi ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jumat 1 Februari 2019.

Titi mengatakan ada hal yang bias dalam kejadian dalam acara Kominfo Next di Hall Basket Senayan, Jakarta, pada Kamis , 31 Januari. Sebab di tahun politik ini semua hal dapat dengan mudah diasosiasikan sesuatu dengan pemilu. Ia mencontohkan dalam acara Kominfo dengan agenda pemilihan design stiker, karena dilabeli dengan angka, 1 dan 2, maka wajar bila dihubungkan dengan paslon 01 dan 02.

Bias seperti ini lah menurut Titi yang seharusnya dapat dihindari. Ia menyarankan agar lebih jelas dalam berkomunikasi, dan tidak menggunakan simbol yang mudah dikaitkan dengan politik, agar tak terjadi miskomunikasi.

Advertising
Advertising

Adapun Titi menjelaskan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), secara hukum sama seperti netralitas penyelenggara pemilu. Sama-sama tidak boleh terlibat proses kampanye secara aktif. Bedanya ASN, dapat hadir untuk mendengarkan pemaparan visi, misi dan program paslon, dengan catatan bukan dimobilisasi atau sengaja dihadirkan oleh pihak tertentu.

"Kuncinya don't ask, don't tell. Jangan menanyakan pilihan orang lain dan jangan memberi tahu pilihan politik sendiri," ujar Titi.

Menteri Komunikasi dan Informatika dalam acara Rudiantara dalam acara Kominfo Kamis kemarin awalnya menanyai audiens, yang merupakan anak buahnya, ihwal stiker sosialisasi Pemilu 2019 yang akan ditempel di kompleks kementeriannya.

Pertanyaan voting Rudiantara soal preferensi desain stiker, apakah nomor satu atau nomor dua, itu sontak memancing sorak sorai pegawai Kominfo. Rudiantara kemudian menyampaikan bahwa voting itu tak terkait dengan pilpres 2019.

Setelah divoting, Rudiantara memutuskan desain yang dipilih ialah yang kedua. Namun, dia lantas memanggil seorang perempuan yang memilih desain nomor dua itu dan menanyai alasannya. Jawaban perempuan itu menjurus ke pilpres 2019.

"Bismillahhirrahmanirrahim, mungkin terkait keyakinan saja Pak. Keyakinan atas visi misi yang disampaikan nomor dua, yakin saja," kata pegawai itu. Jawaban itu disambut sorakan riuh.

Rudiantara menukas, dia berujar pertanyaannya menyangkut desain stiker dan bukan pilpres 2019. Berikutnya, dia memanggil orang lain yang memilih desain pertama. Orang itu kemudian menjawab desain stiker pertama lebih cerah.

"Saya terima alasan yang nomor satu, tapi saya tidak bisa terima alasan nomor dua. Mohon maaf, ibu tidak bicara mengenai desain, terima kasih bu, terima kasih," kata Rudiantara.

Rudiantara mempersilakan dua pegawai itu turun dari panggung. Namun saat mereka sedang berjalan, dia memanggil kembali pegawai yang memilih desain stiker nomor dua.

"Bu, Bu, yang bayar gaji Ibu siapa sekarang? Pemerintah atau siapa?," tanya Rudiantara.

Baca juga: Kominfo Klarifikasi Ucapan Rudiantara Soal yang Gaji Ibu Siapa

Pegawai itu menjawab pertanyaan Yang Gaji Kamu Siapa. Rudiantara kemudian menimpali. "Bukan yang keyakinan Ibu? Ya sudah, makasih."

Berita terkait

Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024

6 hari lalu

Perludem Prediksi Jokowi Bakal Cawe-cawe di Pilkada 2024

Perludem menilai politisasi bansos dan mobilisasi aparat akan tetap terjadi di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

11 hari lalu

Perludem Sebut MK Masih Jadi Mahkamah Kalkulator

Perludem menyatakan bahwa MK masih menjadi 'mahkamah kalkulator' karena putusan sengketa pilpres masih berlandaskan selisih hasil suara.

Baca Selengkapnya

Perludem Serukan Mahkamah Rakyat untuk Koreksi Pilpres 2024

19 hari lalu

Perludem Serukan Mahkamah Rakyat untuk Koreksi Pilpres 2024

Perludem menyoroti perlunya Mahkamah Rakyat untuk mengoreksi proses Pilpres 2024 dan memastikan keadilan dalam sistem demokrasi.

Baca Selengkapnya

Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

37 hari lalu

Perludem Perkirakan Keterwakilan Perempuan di Hasil Pileg 2024 Meningkat

Hampir semua partai politik tidak menjamin pencalonan 30 persen keterwakilan perempuan di tiap dapil di Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

37 hari lalu

Perludem: Capaian Keterwakilan Perempuan di DPR Periode 2024-2029 Tertinggi Sepanjang Sejarah

Angka keterwakilan perempuan di parlemen diproyeksikan meningkat di DPR RI pada periode 2024-2029. Anggota legislatif perempuan diperkirakan akan menempati 128 dari 580 kursi yang tersedia di Senayan atau 22,1 persen. Jumlah itu lebih tinggi 1,6 persen dari hasil Pemilu 2019.

Baca Selengkapnya

Perludem: Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Gugatan PHPU Masih Minim

41 hari lalu

Perludem: Keterlibatan Caleg Perempuan dalam Gugatan PHPU Masih Minim

Perludem menemukan adanya tingkat yang amat rendah dalam persoalan keterwakilan perempuan dalan pengajuan gugatan PHPU ini.

Baca Selengkapnya

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

56 hari lalu

Reaksi Perludem hingga Parpol Soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

KPU menerbitkan surat edaran perpanjangan rekapitulasi suara karena pertimbangan kondisi force majeure.

Baca Selengkapnya

Perludem Sebut KPU Gagal Mitigasi Risiko Rekapitulasi Suara Molor

57 hari lalu

Perludem Sebut KPU Gagal Mitigasi Risiko Rekapitulasi Suara Molor

Perludem menyoroti KPU yang memperbolehkan rekapitulasi suara di daerah meski tenggat waktu sudah lewat.

Baca Selengkapnya

Perludem Ungkap Alasan Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada di MK

59 hari lalu

Perludem Ungkap Alasan Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada di MK

Perludem menarik permohonan pengujian UU Pilkada di MK. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Diagram Perolehan Suara di Sirekap Hilang, Apa Tanggapan Perludem?

59 hari lalu

Diagram Perolehan Suara di Sirekap Hilang, Apa Tanggapan Perludem?

Hilangnya diagram hingga bagan real count perolehan suara Pemilu 2024 Sirekap di laman KPU disoroti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya