TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui keberadaan caleg mantan koruptor akan berimbas ke citra partai. Namun, dia meyakini latar belakang sebagai narapidana itu bukan satu-satunya komponen yang akan dinilai pemilih.

Baca: Pimpinan KPK Apresiasi KPU Rilis Daftar Caleg Eks Koruptor

"Citra saya kira warna putih lalu tergores-gores sedikit saja, tapi kan itu bukan satu-satunya komponen," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

Menurut Muzani, komponen lain yang akan dinilai publik misalnya partai mana yang kadernya paling banyak terjerat korupsi dan dari mana sumber pendanaan partai. Dia menilai memang memerlukan waktu dan proses untuk membuktikan bersih tidaknya sebuah partai.

"Karena itu yang dilakukan Gerindra, kami harus terus berusaha, tidak boleh berhenti jadikan dirinya partai bersih, tapi tidak merasa paling bersih," ujarnya.

Dalam daftar dirilis Komisi Pemilihan Umum, Partai Gerindra tercatat memiliki enam caleg eks koruptor. Mereka ialah M Taufik (caleg DPRD DKI Jakarta), Herry Jones Johny Kereh (caleg DPRD Sulawesi Utara), Husen Kausaha (caleg DPRD Maluku Utara), Ferizal (caleg DPRD Kabupaten Belitung Timur), Mirhamuddin (caleg DPRD Kabulaten Belitung Timur), dan Al Hajar Syahyan (caleg DPRD Kabupaten Tanggamus).

Penyumbang caleg eks koruptor terbanyak ialah Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini memiliki delapan caleg eks koruptor. Mereka merupakan caleg di tingkat DPRD provinsi, kabupaten dan kota.

Muzani mengatakan partainya tak membeda-bedakan siapa pun yang ingin maju di pemilihan legislatif 2019. Asal para eks napi tidak dicabut hak politiknya, kata Muzani, mereka masih memiliki kesempatan untuk dipilih. Dia juga beralasan para eks napi itu sudah menjalani hukumannya sebelumnya.

Muzani juga mengklaim Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tak kecolongan dengan adanya enam caleg eks koruptor dari partainya. Dia berujar tanda tangan persetujuan caleg untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota memang menjadi kewenangan Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Menurut Muzani, pengurus wilayah dianggap lebih memiliki peta kekuatan di daerah masing-masing.

"Pak Prabowo hanya memberi arahan, kita harus jaga kepercayaan masyarakat, animo masyarakat yang menginginkan pemimpin yang lebih bersih," ujarnya.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini menuturkan, partai tak akan mengikuti langkah Komisi Pemilihan Umum menyampaikan sosialisasi terkait caleg eks napi korupsi itu. Dia menganggap masyarakat sudah cukup dapat menilai ihwal calon-calon yang layak dipilih.

Simak juga: Jusuf Kalla Dukung KPU Umumkan Caleg Eks Koruptor

"Saya kira juga terpulang pada masyarakat untuk mengambil keputusan apakah dia layak menjadi wakilnya atau tidak," kata Muzani mengomentari soal caleg mantan koruptor.