TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj ingin memastikan Rancangan Undang-undang atau RUU Pesantren tak akan mengganggu kemandirian pondok-pondok pesantren ketika nanti disahkan. Said mengatakan pesantren harus tetap independen dan tak diintervensi.

Baca juga: Temui Ulama Aceh, Jokowi Singgung RUU Pesantren

"Walaupun ada anggaran, pesantren harus dijaga independensinya, siap membangun bangsa tanpa ada intervensi siapa pun di bidang pendidikan, sistem, dan pembinaan karakter," kata Said di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato di acara Konsolidasi Organisasi Jelang Satu Abad Nahdlatul Ulama mengatakan, pemerintah terus mendorong agar RUU Pesantren bisa segera rampung. Jokowi mengatakan aturan itu akan menjadi payung hukum yang jelas ihwal pesantren, termasuk soal anggaran dan kegiatan pendidikan.

Jokowi berujar UU Pesantren nantinya akan semakin memajukan pesantren di seluruh Indonesia. Kata dia, para santri lulusan kemudian diharapkan menjadi sumber daya manusia yang andal dan siap bersaing secara global.

"Karena kita akan menghadapi persaingan antarnegara yang makin ketat," kata Jokowi di JCC, Jakarta, Kamis, 31 Januari 2019.

Said Aqil mengatakan RUU Pesantren harus dibahas matang agar tak ada celah yang dapat mengganggu eksistensi pesantren. Kata dia, RUU itu harus dipastikan bermaslahat dan tidak malah merugikan pesantren.

Baca juga: DPR Minta Organisasi Keagamaan Lain Beri Masukan RUU Pesantren

Said juga bercerita bahwa RUU Pesantren sebelumnya pernah ditawarkan oleh Presiden Soeharto semasa masih berkuasa. Namun, kata Said, KH Bisri Syamsuri yang merupakan Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan ketika itu menolaknya.

"Mbah Bisri Syamsuri, kakek Muhaimin (Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa) waktu itu menolak karena khawatir pesantren terganggu kebebasan, kemandirian, kesederhanaannya," kata Said.