TEMPO Interaktif, Jakarta:Meski sudah mempunyai kesimpulan yang dibahas dalam rapat terbatas kabinet, pemerintah belum dapat mengumumkan hasil kajian ulang terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik. Alasannya, keputusan itu masih harus disampaikan secara formal ke DPR. Tapi, memang akan ada implikasi yang tidak boleh secara sepihak diputuskan oleh pemerintah, tetapi harus dengan DPR, kata Menteri Negara Informasi dan Komunikasi, Syamsul Muarif, saat menyampaikan hasil rapat, di Istana Negara, Jumat (17/1). Syamsul menjelaskan, semua detail kebijakan yang akan diambil pemerintah harus dikonsultasikan dengan DPR dulu. Karena itu, dia tidak mau menyebutkan opsi-opsi yang dibicarakan pemerintah. Cuma, sebagai gambaran, prinsip APBN tidak akan diubah saat ini, namun tetap memenuhi tuntutan dari masyarakat, baik mengenai tarif BBM maupun tarif dasar listrik. Prinsipnya, APBN tidak akan dilakukan perubahan sekarang, tapi mekanismenya nanti melalui anggaran tambahan dan perubahan, katanya. Ditambahkan, pengurangan subsidi tetap akan dilakukan pemerintah. Dana kompensasi pencabutan subsidi pun tetap akan dijalankan. Rapat tadi sudah meminta agar menteri keuangan membahas lebih lanjut dengan panitia anggaran secepatnya minggu depan, kata Syamsul, sembari memberi ancer-ancer pada Rabu mendatang sudah ada pembahasan masalah itu antara pemerintah dan DPR. Rapat itu sendiri dipimpin langsung oleh Presiden Megawati, Wakil Presiden Hamzah Haz, dan tiga menteri koordinator. Menteri terkait lainnya yang ikut hadir, selain Syamsul, adalah Menteri Keuangan Boediono, Menperindag Rini Soewandi, Menteri Perhubungan Agum Gumelar, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. (Dede Ariwibowo Tempo News Room)