Polri Belum Terima Surat Permohonan Menikah dari Bripda Puput

Reporter

Andita Rahma

Senin, 21 Januari 2019 18:12 WIB

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Mohammad Iqbal menuturkan belum ada surat resmi permohonan menikah dari Brigadir Polisi Dua (Bripda) Puput. Nama Bripda Puput santer terdengar perihal rencana pernikahannya dengan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok pada Februari mendatang.

"Berita ini masih simpang siur. Hingga sekarang ini, kami belum terima secara resmi surat permohonan dari yang bersangkutan," ucap Iqbal di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, pada Senin, 21 Januari 2019. Iqbal menjelaskan, ketika anggota Polri akan melangsungkan pernikahan, ia harus mengajukan surat izin menikah. Dalam pengajuan izin itu, anggota Polri harus menyerahkan sejumlah berkas.

Setelah dinyatakan lengkap, maka anggota Polri akan menjalani sidang izin menikah. "Idealnya diajukan ke atasan yang bersangkutan," ucap Iqbal. Ia pun mengimbau, jika Bripda Puput benar akan melangsungkan pernikahan, maka harus segera mengajukan surat permohonan menikah. "Tujuannya supaya tidak sampai hal-hal merugikan yang bisa terjadi dan mencoreng institusi kepolisian."

Kabar rencana pernikahan BTP dan Bripda Puput dikuatkan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Ia mengatakan, Ahok akan menikah pada 15 Februari setelah bebas murni pada 24 Januari nanti. "Saya lihat kondisinya sehat dan akan banyak rencana setelah bebas," kata Prasetio pada Jumat 18 Januari 2019.

Menurut Prasetio, BPT akan menikahi personel polwan. "Akan menikah di Jakarta dan saya akan menjadi saksi untuk mereka berdua," kata Prasetio.

Advertising
Advertising

Ahok, belakangan minta disapa BTP, rencananya akan bebas pada 24 Januari mendatang. Dia akan bebas murni setelah menjalani secara penuh vonis dua tahun penjara potong remisi untuk dakwaan penistaan agama. Dakwaan dan pengadilan untuknya digelar di bawah tekanan demonstrasi massa yang dimotori FPI.

ANDITA RAHMA | IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

17 jam lalu

Soal Alat Sadap IMSI Catcher di Indonesia, Ini Kata Bos Polus Tech

Bos Polus Tech mengakui kesulitan untuk mengawasi penggunaan alat sadap oleh pembeli.

Baca Selengkapnya

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

18 jam lalu

TPNPB-OPM Tanggapi Rencana TNI-Polri Kerahkan Pasukan Tambahan di Intan Jaya

Menurut Sebby Sambom, penambahan pasukan itu tak memengaruhi sikap TPNPB-OPM.

Baca Selengkapnya

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

1 hari lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

2 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

2 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

2 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

3 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

3 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

3 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya