TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS berjanji mendorong Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama seumpama menang Pemilihan Umum 2019. Janji ini merupakan yang ketiga setelah janji penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan Surat Izin Mengemudi (SIM) seumur hidup.

Baca juga: Polri Jawab PKS Soal SIM Seumur Hidup dan Motor Bebas Pajak

Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan aturan itu bertujuan menjaga kehormatan para ulama, tokoh agama, dan simbol-simbol agama di Indonesia. Dia juga mengklaim undang-undang itu untuk menjaga keharmonisan antarumat beragama.

"Kami Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera berjanji akan memperjuangkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Ulama, Tokoh Agama, dan Simbol Agama-Agama pada periode 2019-2024 mendatang," kata Sohibul seusai acara maulid Nabi Muhammad SAW di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Ahad, 13 Januari 2019.

Sohibul membeberkan empat alasan partainya mendorong RUU tersebut. Salah satunya, Sohibul mengatakan bahwa ulama dan tokoh agama rentan mendapatkan ancaman fisik, nonfisik, dan kriminalisasi akibat dakwah yang mereka sampaikan.

Sohibul melontarkan empat contoh, yakni penghadangan mubalig Abdul Somad di Semarang pada Juli 2018 dan Bali 2017, penghadangan mubalig Sobri Lubis di Pontianak pada Mei 2018, penganiayaan hingga meninggal dunia yang dialami Komando Brigade PP Persis Jawa Barat, Prawoto pada Februari 2018, dan penganiayaan pimpinan Pondok Pesantren Al Hidayah Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, KH Umar Basri pada Januari 2018.

Selain alasan dan contoh tersebut, Sohibul membeberkan tiga alasan lainnya. Pertama, PKS berpendapat ulama dan tokoh agama adalah kelompok yang turut memperjuangkan kemerdekaan serta ikut merumuskan merumuskan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kedua, partai dakwah berpendapat ulama perlu dilindungi kebebasannya dalam menyampaikan ajaran agama. Terakhir, PKS berpandangan simbol agama adalah sesuatu yang dihormati dan dimuliakan dalam ajaran agama masing-masing.

"Kami memohon doa dan dukungan agar PKS mampu meraih kemenangan di pemilu dan pilpres 2019 sehingga dapat mewujudkan janji-janji politiknya," kata Sohibul.

November lalu, Wakil Ketua Tim Pemenangan Pemilu PKS Almuzzammil Yusuf sebelumnya mengatakan partainya akan memperjuangkan penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup. Dia berujar PKS akan mendorong dibentuknya Rancangan Undang-undang (RUU) Penghapusan Pajak Sepeda Motor dan Pemberlakuan SIM Seumur Hidup.

Dia mengklaim hal ini dilakukan untuk mengurangi beban rakyat yang selama ini semakin bertambah. "Beban rakyat ini semakin berat dengan kenaikan tarif dasar listrik dan harga pangan," kata Almuzammil melalui keterangan tertulis, Kamis, 22 November 2018.

Baca juga: Menang Pemilu, PKS Janji Hapus Pajak Motor dan SIM Seumur Hidup

Rencana itu menuai kritik. Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, misalnya, mempertanyakan kajian dasar rencana itu. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan harus ada rapat lintas sektoral dari para pihak yang memiliki kompetensi di bidang itu sebelum membuat kebijakan perubahan regulasi.

"Karena (kalau dihapus) menyangkut masalah perubahan regulasi, jadi harus ada kajian secara komprehensif,” kata Dedi pada Ahad, 25 November 2018.