TEMPO Interaktif, Denpasar:Kelompok pecinta lingkungan Green Peace mendesak delegasi Indonesia untuk memimpin perubahan arah Prepatory Committee (Prep.Com) IV. Sebab dalam dua hari pertemuan awal ini dinilai hanya menguntungkan negara-negara maju. Desakan itu diungkapkan dalam pertemuan perwakilan Green Peace dengan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim yang juga menjadi Ketua Delegasi Indonesia, Selasa (28/5) di BICC, Nusa Dua, Bali. Dalam pertemuan selama setengah jam itu, menurut Juru bicara Green Peace Remi Parmentier, mereka memperoleh kesamaan visi dengan pihak Indonesia. "Dan kami menilai Indonesia dapat memimpin perubahan karena mereka menjadi tuan rumah. Apalagi Emil Salim sebagai pimpinan sidang berasal dari Indonesia," katanya. Ia yakin negara-negara lain sangat menghormati posisi Indonesia dalam pertemuan ini. Menurut Remi, perubahan itu harus dilakukan dan mereka akan berusaha melakukan lobi-lobi kepada delegasi negara-negara lain. Bila tidak dilakukan perubahan, mereka memastikan agenda sustainable development (pembangunan berkelanjutan) akan gagal diterapkan dan pertemuan Bali akan dikenang sebagai langkah mundur bagi program penyelamatan masa depan bumi itu. Ia berharap semua pihak mau bersuara keras, khususnya terhadap Amerika Serikat, Jepang, Australia, Arab Saudi yang menolak upaya penghematan energi dan penggunaan energi yang bersih dan renewable. "Ini adalah demi masa depan anak cucu kita," tegasnya. Ia berharap suara keras itu akan mengubah sikap AS sebagaimana terjadi dalam KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Menanggapi keinginan Green Peace itu, Nabiel Makarim, belum berani memastikan kesediaan pihak Indonesia. "Kami akan mendengarkan berbagai suara yang muncul dalam pertemuan ini, termasuk suara dari kalangan non-government organization (NGO) seperti mereka" katanya. Makarim menyebut, keinginan Green Peace merupakan bentuk kepercayaan kepada Indonesia. Dalam pertemuan itu, menurut Makarim, tidak ada perbedaan yang mendasar antara Indonesia dengan Green Peace. Bedanya, delegasi Indonesia berjuang dalam kapasitas antarnegara, sementara Green Peace lebih mengandalkan lobi-lobi informal. Green Peace juga tidak mengangkat sejumlah persoalan lingkungan yang dihadapi Indonesia dalam pertemuan itu. Kesamaan sikap juga tercapai dalam menghadapi keinginan AS untuk tidak mencantumkan Protokol Kyoto dalam Chairman's Paper. "Green Peace dan Indonesia sama-sama menginginkan pencantuman seluruh Protokol Kyoto," katanya. Protokol Kyoto sendiri merupakan kesepakatan untuk menurunkan pencemaran gas, dan AS merupakan negara yang paling banyak melakukan pencemaran tersebut. (Rofiqi Hasan-Tempo News Room)