Bupati Mimika Minta TNI - Polri Antisipasi Gangguan Keamanan

Reporter

Antara

Kamis, 10 Januari 2019 14:52 WIB

Ratusan karyawan PT Freeport Indonesia berdemonstrasi di Kantor Bupati Mimika, Papua, 17 Februari 2017. ANTARA/Vembri Waluyas

TEMPO.CO, Timika - Bupati Mimika Eltinus Omaleng meminta jajaran TNI dan Polri mengantisipasi gangguan keamanan yang dilakukan Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) di wilayah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.

“Tidak menutup kemungkinan KKSB bisa bergerak di wilayah Mimika terutama di distrik Tembagapura yang masuk melalui Ugimba," kata Eltinus Omaleng di Timika, Kamis, 10/1. "Dari Nduga pindah ke Sinak, bisa masuk ke Ugimba dan Tembagapura.”

Eltinus Omaleng tidak ingin peristiwa di Nduga terjadi di wilayahnya. “Kami tidak mau terjadi lagi di daerah kita," kata Bupati dalam rapat bersama pimpinan OPD, TNI dan Polri di Timika.

Pada 1 dan 2 Desember 2018, silam sebanyak 28 pekerja jalan transPapua dari PT Istaka Karya menjadi korban kekerasan dari kebiadan KKB pimpinan Egianus Kogoya bersama puluhan anak buahnya. Saat itu PT Istaka Karya sedang mengerjakan pembangunan jalan trans-Papua di Yigi, Kabupaten Nduga.

Eltinus mengatakan salah satu sasaran KKSB adalah PT Freeport seperti yang kerpa terjadi beberapa tahun terakhir. Bupati juga mengajak semua pihak termasuk masyarakat untuk sama-sama menjaga keamanan sebagai tanggungjawab bersama.

Advertising
Advertising

Menanggapi hal itu, Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto atas nama pimpinan TNI dan Polri di Mimika menyatakan siap menjaga keamanan termasuk mengantisipasi gangguan KKSB di wilayah Kabupaten Mimika. Namun Kapolres juga berpesan kepada Bupati Eltinus agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pegunungan seperti di distrik Tembagapura.

Kesejahterana itu menyangkut soal pendidikan, kesehatan dan lain-lain. “Sebab jika tidak, mereka rentan untuk dihasut atau mudah untuk diajak bergabung dengan KKSB," kata Agung.

ANTARA

Berita terkait

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

6 jam lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

9 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

10 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

16 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

1 hari lalu

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya