Jokowi kepada Para Menteri: Tahun Pemilu, Jaga Stabilitas

Senin, 7 Januari 2019 18:33 WIB

Presiden RI Joko Widodo berbincang dengan perwakilan warga penerima sertifikat tanah saat penyerahan sertifikat untuk rakyat di Pendopo Sasana Adhi Praja, Blitar, Jawa Timur, Rabu 3 Januari 2019. ANTARA FOTO/Irfan Anshori

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberikan sejumlah arahan kepada para menteri Kabinet Kerja mengenai Pemilu 2019.

Baca: Jokowi Minta Konsolidasi Antar Sektor Hadapi Gejolak Ekonomi

"Karena kita memasuki tahun pemilu, maka stabilitas keamanan, ketertiban harus terus dijaga dengan baik," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna pertama tahun ini di Istana Negara, Jakarta, Senin, 7 Januari 2019.

Jokowi mengatakan, penyelenggaran pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 sukses karena berlangsung dengan aman dan damai meski digelar di 171 daerah. Berkaca dari pengalaman itu, Jokowi meyakini pemilihan presiden dan legislatif yang berlangsung serentak tahun ini juga sukses.

"Dengan pengalaman panjang dalam berdemokrasi, insya Allah pemilu legislatif, pemilu presiden secara serentak di 2019 akan berlangsung dengan aman, damai, dan demokratis," ujarnya.

Advertising
Advertising

Dalam sidang kabinet paripurna itu, Jokowi juga mengatakan pemerintah fokus menyiapkan sumber daya manusia pada 2019. Jokowi berencana memperkuat SDM secara besar-besaran dengan mengadakan training, mengangkat vocational school dan vocational training.

Sebelumnya, Jokowi menuturkan bahwa peningkatan kualitas SDM dilakukan melalui bantuan dana tunai dalam program keluarga harapan. Jokowi menyebutkan pemberian bantuan dana tunai PHK itu merupakan wujud dari sebuah keberpihakan negara kepada rakyatnya.

Baca juga: Begini Cara Jokowi Berantas Korupsi

Jokowi berharap dana PKH itu dapat mempercepat pemberantasan kemiskinan. Pada 2019, pemerintah menyiapkan anggaran Rp 34 triliun untuk bantuan ini atau meningkat hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan 2018 sebesar Rp 18 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Berita terkait

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

48 menit lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

4 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

5 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

8 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

8 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

9 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

9 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

9 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

12 jam lalu

Perjalanan Ubah Regulasi Masa Jabatan Kepala Desa di UU Desa, Setelah Unjuk Rasa Menjelang Pemilu 2024

Masa jabatan kepala desa akhirnya diperpanjang dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Beleid gres itu tertuang dalam UU Desa yang diteken Jokowi.

Baca Selengkapnya

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

13 jam lalu

Ragam Tanggapan atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Prabowo ingin menjaga silaturahmi kebangsaan dan menjadi teladan lewat presidential club.

Baca Selengkapnya