TPNPB OPM Tuding TNI-Polri Menyandera Rombongan Pemda Nduga

Reporter

Andita Rahma

Editor

Amirullah

Rabu, 2 Januari 2019 07:52 WIB

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kedua kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Ari Dono Sukmanto (kiri) berbincang dengan keluarga korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) saat serah terima jenazah di hanggar Avco Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat, 7 Desember 2018. Sebanyak sembilan jenazah korban penembakan KKB di Nduga diserahterimakan ke pihak keluarga. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Aparat gabungan TNI-Polri dituding menyandera rombongan Pemerintah Daerah Nduga, Papua, di Distrik Yigi. Tudingan itu diutarakan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat/Organisasi Papua Merdeka Sebby Sambom.

Baca: Bupati Nduga Dukung TNI Polri Buru Pelaku Penembakan KKB

"Jumlahnya mungkin puluhan, karena rombongan tim yang disandera," ujar Sebby melalui pesan teks, Selasa, 1 Januari 2019. Dalam rombongan tersebut, kata dia, ada Ketua I dan II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nduga.

Sebby, yang bermukim di Papua Nugini, menceritakan pada 28 Desember 2018, rombongan tim melakukan perjalanan dari Wamena sekitar pukul 10.30 WIT menuju Yigi. Saat sedang berada di Mbua, rombongan disandera oleh TNI-Polri yang berjaga di daerah tersebut.

Puluhan orang itu disandera, kata Sebby, karena tidak memiliki surat izin. "Dan sampai hari ini masih disandera di sana," ucap dia. Rombongan itu rencananya akan mengumpulkan warga Yigi, Nitkuri, dan Mugi yang lari ke hutan setelah perang dengan TNI-Polri.

Advertising
Advertising

Baca: Cerita Anggota TNI di Papua Pasca-Penyerangan Kelompok Bersenjata

Tudingan penyanderaan itu ditampik Polri. "Itu hanya bagian dari propaganda mereka untuk menarik simpati," ucap Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo melalui pesan teks, Rabu, 2 Januari 2019.

Dedi menuturkan, keberadaan Polri-TNI justru melindungi masyarakat di Nduga dari ancaman kelompok bersenjata. Ini dilakukan setelah adanya penyerangan kelompok bersenjata yang dilakukan kepada para pekerja proyek Trans Papua pada Desember lalu. Dalam serangan itu, belasan pekerja meninggal.

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

13 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

23 jam lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

2 hari lalu

Anggota TNI AL Cekcok dengan Pengendara di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi

Video viral anggota TNI AL yang cekcok dengan sopir truk katering di kawasan Cileungsi, Kabupaten Bogor pada Senin, 29 April 2024.

Baca Selengkapnya