TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menilai Indonesia mampu menyambut tahun baru 2019 dengan semakin berdaulat atas kekayaan alamnya. Hal ini merujuk pada pengambilan alih sejumlah aset-aset asing dan menguasai saham mayoritas PT Freeport Indonesia.

Baca: Debat Capres, Kubu Jokowi Siapkan Tim Khusus untuk Ma'ruf Amin

"Alhamdulillah, kita menutup tahun 2018 dan memasuki tahun yang baru, sebagai bangsa yang semakin berdaulat atas bumi dan kekayaan alamnya sendiri," katanya lewat akun Instagram resmi, Senin, 31 Desember 2018.

Jokowi bercerita pemerintah sukses menguasai Blok Mahakam sejak 1 Januari 2018 dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pertamina untuk dikelola. "Selama 50 tahun, daerah kaya minyak dan gas di Kalimantan yang dikenal dengan Blok Mahakam, dikuasai oleh kontraktor asing dari Prancis (Total E&P Indonesie) dan Jepang (Inpex Corporation)," ujarnya.

Hal sama terjadi pula di Blok Rokan, Riau. Menurut Jokowi selama 50 tahun perusahaan Amerika, Chevron, mengelola tempat tersebut namun pada akhir masa kontraknya di 2021, blok ini sepenuhnya dikelola oleh Pertamina. "Dan beberapa blok migas lain," ucapnya.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan blok migas yang habis masa kontraknya tahun ini.

Delapan blok itu, selain Blok Mahakam dan Blok Rokan, adalah: Blok Tuban di Jawa Timur, Blok Ogan Komering di Sumatra Selatan, Blok South East Sumatera (SES) di lepas pantai Lampung dan Jakarta, Blok North Sumatera Offshore (NSO) di pesisir timur Sumatra, Blok East Kalimantan, Blok Attaka di Kalimantan Timur, Blok Tengah, dan Blok Sanga-Sanga.

Meski berhasil menguasai sejumlah blok Migas, Jokowi berkisah tentang kesulitan Pemerintah mengambil alih tambang emas milik Freeport di Papua. Ia menuturkan negoisasi alot berlangsung selama 3,5 tahun dan pihak Freeport menawarkan 30 persen saham untuk pemerintah.

"Tapi saya menolak. Kita harus mendapatkan hak kepemilikan mayoritas 51 persen," kata Jokowi.

Pemerintah berkukuh memiliki saham mayoritas lantaran selama 40 tahun Indonesia hanya menikmati bagi hasil pengolahan sebesar 9,3 persen. "Alhamdulillah, upaya panjang itu sudah membuahkan hasil. Kepemilikan saham kita di Freeport Indonesia kini menjadi 51 persen," ucapnya.

Simak: Sudirman Said Sebut Kubu Jokowi Resisten dengan Karni Ilyas

Jokowi mengklaim pemerintahannya memiliki komitmen besar untuk mengupayakan kedaulatan negara atas sumber daya alam yang dimilikinya dengan penguasaan negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas.