Refleksi Akhir Tahun Fraksi PDI Perjuangan MPR
Minggu, 30 Desember 2018 23:11 WIB
INFO NASIONAL - Pergantian tahun merupakan momentum baik bagi segenap elemen bangsa untuk melakukan refleksi atas kehidupan berbangsa dan bernegara, sekaligus menyiapkan strategi kenegaraan untuk semakin memantapkan tercapainya cita-cita bernegara.
Sehubungan dengan hal tersebut, Pimpinan Fraksi PDI Perjuangan MPR RI menyampaikan beberapa catatan kebangsaan dan kenegaraan di Tanah Air sepanjang tahun 2018 dan harapan di 2019.
Pertama, dalam bidang ideologi negara, sepanjang 2018 menunjukkan bahwa kinerja pemerintah melalui perangkatnya untuk terus membumikan Pancasila secara terstruktur dan sistematis, terlihat semakin terukur dengan telah dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). "Dengan demikian, saat ini kita telah memiliki dua lembaga negara yang bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi dan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan BPIP," ujar Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah.
Kehadiran kedua lembaga tersebut menjadi pengganti atas ketidakhadiran negara, untuk mensosialisasikan dan membina sikap dan mental ideologi bangsanya, setelah dihapuskannya program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) tahun 1998, dan dibubarkannya Badan Pembina Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasia (BP7) tahun 1999. Perkembangan menggembirakan lainnya adalah, akan dimasukannya kembali mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar hingga menengah atas, setelah dihapuskan melalui UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. "Kemajuan pembangunan nasional di bidang ideologi ini harus kita dukung, agar ke depan bangsa Indonesia benar-benar dapat memiliki kedaulatan, dan daya tahan ideologi nasional yang kokoh dari ancaman ideologi transnasional seperti ideologi ekstrimisme agama, dan juga paham ideologi individualisme/liberalisme, yang saat ini bekerja di Indonesia, yang salah satu modus operasinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan media sosial.
Kedua, terkait kinerja lembaga-lembaga negara, selama 2018 masing-masing pelaku dalam cabang kekuasaan negara telah berfungsi sebagaimana perintah konstitusi. Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah bekerja sebagaimana perintah konstitusi, yaitu memajukan kesejahteraan umum melalui berbagai program pembangunan di berbagai penjuru negeri. Sementara lembaga legislatif, telah menjadi partner/mitra kerja yang kritis dan konstruktif bagi Presiden, dalam memenuhi janji politiknya kepada rakyat Indonesia. Adapun pelaku kekuasaan kehakiman yaitu badan peradilan, terus berusaha menegakkan hukum dan keadilan, termasuk penegakan hukum terhadap segala penyelewenangan keuangan negara yang dilakukan oleh para penyelenggara negara dan mantan penyelenggara negara serta pihak-pihak lainnya.
Ketiga, dalam bidang Pertahanan dan Keamanan, sinergisitas, baik antara TNI-Polri dan lembaga terkait, telah membuat stabilitas keamanan nasional begitu terjaga sepanjang 2018. Sepanjang 2018, setidaknya ada dua isu besar yang menyangkut keamanan nasional, yaitu kasus terorisme dan separatisme. Khusus terorisme, pasca terjadinya serangan teroris di beberapa daerah, maka Presiden dan DPR telah berhasil mencapai kesepakatan untuk memperkuat perangkat hukum yang ada, lewat revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, utamanya memperkuat aspek pencegahan oleh aparat keamanan dan penegak hukum, sehingga dapat efektif menanggulangi ancaman terorisme dan separatisme.
Keempat, dalam bidang Politik Dalam Negeri, bahwa penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 telah berlangsung aman dan damai, serta telah menghasilkan sejumlah kepala dan wakil kepala daerah yang dipilih secara demokratis. Hal ini menunjukkan makin matangnya masyarakat dalam berdemokrasi. Namun demikian, di beberapa tempat, potret politik Indonesia masih belum menunjukkan wajah perkembangan demokrasi yang substansial. Karena agenda konstestasi pilkada dan kampanye pemilu, masih dijejali dengan narasi-narasi negatif, khususnya isu politik identitas yang menggunakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagai alat untuk merebut kemenangan dalam pilkada. Sementara proses kampanye Pileg dan Pilpres 2019 yang akan datang, di mana tahapan masa kampanye telah dimulai sejak September 2018 lalu, secara umum masih berjalan lancar dan damai, meskipun secara kualitatif substansi, kampanye masih belum menyentuh esensi demokrasi karena masih terlihat berbagai narasi kampanye yang mengeksploitasi isu-isu politik identitas dan perdebatan yang kurang mendidik rakyat.
Kelima, dalam bidang Hubungan Luar Negeri, berbagai kemajuan diplomasi hubungan luar negeri Indonesia di tahun 2018 ini banyak hal yang
menggembirakan. Sebut saja konsistensi memperjuangan kemerdekaan Palestina dengan cara menolak pengakuan Yerusalem sebagai ibukota negara Israel, aktif menyelesaikan konflik Rohingnya di Myanmar, hingga penyelenggaraan Annual Meeting IMF – World Bank 2018, yang mengundang investor dari berbagai negara dan Indonesia mendapat investasi sebesar Rp 202 triliun. Diplomasi pemerintah juga semakin meningkat pada berbagai forum internasional. Terbukti pada tahun ini, Indonesia berhasil menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019 – 2020. Di penghujung tahun 2018 ini, juga ditandai dengan keberhasilan pemerintah Indonesia merevisi Kontrak Karya PT. Freeport dengan mengambil alih 51% saham perusahaan Amerika Serikat, itu setelah sejak 1967, kekayaan tambang emas, tembaga dan sumber energi serta mineral lainnya di tanah Papua itu dikuasai asing. "Atas berbagai catatan kehidupan bangsa di tahun 2018 itu, maka ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan dan perhatian kita bersama," ucapnya Basarah.
Pertama, upaya pembumian Pancasila di segala lapisan aparatur negara dan masyarakat, perlu semakin digencarkan dan didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. Di samping itu, segala pengambilan keputusan, kebijakan atau pembentukan produk hukum oleh negara termasuk di daerah, juga harus bersumber dan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah, suri tauladan para pemimpin bangsa dan elite masyarakat, agar dapat menjadi panutan rakyatnya dalam mempraktekkan gerakan hidup ber-Pancasila dengan baik dan benar.
Kedua, sinergi antar lembaga negara perlu terus dijaga dan diarahkan kepada upaya mencapai tujuan bernegara. Segala bentuk ego sektoral antar lembaga negara harus dihindari, mengingat hal demikian akan kontraproduktif dengan upaya mensejahterakan rakyat.
Ketiga, negara tidak boleh mundur apalagi kalah dalam melakukan perang terhadap terorisme dan separatisme. Pembangunan infrastruktur di Papua juga harus terus dilanjutkan. "Karena melalui pembangunan itulah warga kita di Papua akan merasakan kehadiran negara. Di sisi lain, TNI dan Polri harus terus memastikan keamanan rakyat dari segala bentuk gangguan kelompok-kelompok kriminal bersenjata yang dapat menganggu jalannya pembangunan di Papua. Ketegasan dan kekompakan pemerintah dalam menghadapi gerakan ekstrimisme berbasis agama dan terorisme, juga harus terus ditingkatkan, baik dalam aspek pencegahan dan persuasif maupun penegakan hukumnya.
Keempat, para elite politik harus segera menghentikan praktek berdemokrasi yang mengeksploitasi persoalan politik identitas dan SARA dalam pelaksanaan pemilu, dan penggunaan hoax sebagai alat mencapai kepentingan politiknya. Kampanye pemilu haruslah didorong pada kontestasi gagasan dan konsep pembangunan nasional, bukan dengan penggunaan ISU SARA atau apalagi penyebaran hoaks yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Untuk itu, penyelenggara pemilu maupun pengawas pemilu harus bersikap tegas, jika ditemukan kampanye yang mengarahkan pada penyebaran kebencian dan permusuhan atas dasar SARA.
Kelima, negara Indonesia perlu terus berperan dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, sekaligus terciptanya tata dunia yang adil, dengan tetap mengedepankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, termasuk untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan kemerdekaan dan kedaulatannya. Selain itu, pemerintah Indonesia juga perlu bersikap tegas menolak bentuk kolonialisme dan imperialisme baru di bidang perdagangan dunia, sesuai amanat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (*)
