TEMPO Interaktif, Jakarta:Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam terhadap keputusan pemerintah Amerika Serikat yang mewajibkan Warga Negara Indonesia (WNI) di negara itu mendaftarkan diri. Keputusan ini bernuansa diskriminatif, sulit dipahami dan tidak dapat diterima oleh pemerintah Indonesia, kata juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, kepada wartawan, di kantornya, Jumat (17/1). Seperti diketahui, Kamis (16/1) malam waktu Indonesia, pemerintah AS membuat keputusan untuk memasukkan semua WNI yang bermukim di AS dan pengunjung sementara asal Indonesia ke dalam daftar registrasi Badan Imigrasi dan Naturalisasi AS (US INS), yang berada di bawah Sistem Registrasi Keluar-Masuk Keamanan Nasional (National Security Entry-Exit Registration System). Di dalam aturan baru ini, seperti dijelaskan Marty, laki-laki berumur 16 tahun ke atas asal Indonesia yang bermukim sebagai non-imigran di AS diharuskan mendaftarkan diri ke kantor INS setempat, antara tanggal 24 Februari hingga 28 Maret 2003. Di kantor ini, pendaftar akan diambil foto serta sidik jarinya. Para pria tersebut juga harus memberikan informasi terperinci mengenai latar belakang mereka, dan maksud kunjungannya ke AS. Tak hanya itu, mereka juga harus memberitahukan secara berkala tempat tinggal dan kegiatannya. Tetapi, ketentuan ini tidak berlaku bagi wanita Indonesia, WNI yang berusia dibawah 16 tahun, pemegang greencard, permanent resident, dan WNI yang memiliki visa A dan G. Menurut Marty, kebijakan ini berlawanan dengan kenyataan bahwa Indonesia dan AS telah menjadi korban teror. Dan, kedua negara telah mengambil tindakan nyata dalam upaya memberantas ancaman terorisme bersama-sama dengan masyarakat internasional. Untuk melindungi WNI di AS, pemerintah Indonesia selama ini telah menghimbau agar mereka melengkapi dokumen keimigrasian yang dibutuhkan. Sementara, berkait dengan keputusan AS terbaru itu, KBRI di Washington telah mengumumkan kepada WNI agar mempertimbangkan rencananya untuk kembali ke tanah air, apabila menjelang tanggal 24 Februari 2003 tidak dapat melengkapi dokumen keimigrasiannya. Bagi mereka yang gagal atau tidak dapat memenuhi kewajiban ini dan tertangkap oleh aparat yang berwenang di AS, sesuai dengan keputusan itu, dapat dikenakan sanksi. Bentuk sanksinya mulai dari penahanan, hukuman penjara, membayar denda, hingga dideportasi dari wilayah AS. Sebelum Indonesia, sejumlah negara yang warga negaranya diwajibkan melaporkan atau mendaftarkan diri adalah Iran, Irak, Libya,Sudan, Syria (batas waktu registrasi 16 Desember 2002), Afghanistan, Aljazair, Bahrain, Eritrea, Libanon, Maroko, Korea Utara, Oman, Qatar, Somalia, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman (batas waktu registrasi 10 Januari 2003), Pakistan, dan Arab Saudi (21 Februari 2003). (D.A Candraningrum - Tempo News Room)