TEMPO.CO, Yogyakarta - Dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM) Bagas Pujilaksono Widyakanigara menulis surat terbuka yang berisi permintaan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi merombak jajaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dari kepala hingga ekornya.

Baca: Gunung Anak Krakatau Siaga, BMKG Minta Masyarakat Waspada

Menurut dia, BMKG banyak melakukan kesalahan dalam menganalisis bencana. Kepala BMKG, kata dia, juga selalu mengkambinghitamkan tidak ada peralatan deteksi dini dan gempa karena aktivitas vulkanik gunung api itu ranah Badan Geologi.

“Saya mengkritisi secara objektif, insya Allah ilmiah. Tidak ada masalah pribadi,” kata Bagas saat dihubungi, Kamis malam, 17 Desember 2018.

Dalam surat terbuka yang disebar luas di jejaring media sosial itu, Bagas menuliskan soal duka Selat Sunda. Ia mengucapkan bela sungkawa atas musibah yang menelan banyak banyak korban jiwa dan luka-luka.

Ia menegaskan, kritik yang disampaikannya ini bukan bermaksud menyalahkan siapa pun. Namun, menurut dia, bencana Selat Sunda merupakan bentuk kegagalan BMKG dalam memberikan early warning kepada masyarakat. Akibatnya, jatuh banyak korban. Hal ini, kata dia, tak harus terjadi jika kinerja BMKG sesuai tugas pokok dan fungsinya.

“Ini kegagalan BMKG untuk kedua kalinya pasca-tsunami Palu,” kata Bagas dalam surat itu.

Baca: BMKG Sebut Dinding Gunung Anak Krakatau Rapuh Berpotensi Tsunami

Pernyataan pimpinan BMKG, terutama kepala lembaga itu, menurut dia, juga blunder, ragu-ragu, asal bunyi, dan tidak konsisten. Semua itu, dia menambahkan, gambaran riil atas ketidakmampuan mereka memahami masalah dan sama sekali tidak ada tanggung jawab profesi sebagai pejabat publik.

Ia menilai para pimpinan BMKG justru sibuk ngoceh di televisi bak aktor/aktris sinetron. Ocehannya pasca-bencana juga hanya menimbulkan blunder.

“Untuk apa? Bukannya sudah gagal total? Gagal memberi early warning ke rakyat agar mereka bisa menyelamatkan diri sehingga tidak jatuh korban begitu banyak,” tulis dia.

Lebih lanjut, Bagas juga menganggap BMKG tidak mampu menghitung tinggi gelombang tsunami yang mengarah ke Pandeglang. BMKG menyebut tinggi gelombang 0,9 meter, sedangkan nelayan mengatakan 12 meter.

"Jujur, saya tidak percaya dengan ketinggian gelombang tsunami 0,9 meter berdasarkan energi kinetiknya yang berimplikasi pada tingkat kerusakan," dia menjelaskan.

BMKG, kata Bagas, juga menyatakan tsunami yang menerjang Selat Sunda terjadi karena longsoran di bawah laut. Sementara, saksi mata melihat kaldera Gunung Anak Krakatau pecah. Ia menganggap pernyataan saksi itu lebih logis.

Menurut dia, BMKG selalu bekerja dengan nalar terlambat. Sekarang, setelah kejadian, mereka sibuk bicara erupsi Gunung Anak Krakatau, longsoran, dan tsunami susulan. "Mengapa hal ini tidak dibahas sebelum tsunami kemarin terjadi,” ujarnya.

Bagas juga menyinggung soal peringatan yang pernah disampaikan Megawati Soekarnoputri terkait bahaya Gunung Anak Krakatau agar semua waspada.

Ia menilai kinerja pimpinan BMKG seperti ini jelas akan menjatuhkan wibawa pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat. “Lebih-lebih ini tahun politik, statement-statement blunder dari BMKG berpontensi digoreng oleh politikus-politikus kambing congek untuk mengacau rakyat dengan menyebar hoax yang sangat biadab,” kata dia.

Karena itu, ia mengusulkan kepada Presiden Jokowi merombak jajaran BMKG dari kepala hingga ekornya agar ke depan kinerja lembaga tersebut lebih bermutu, terutama dalam memberikan pelayanan peringatan dini ke masyarakat.

Ia juga mengingatkan janji Presiden di awal Pemilu 2014. Presiden, kata dia, pernah berjanji untuk memasang orang-orang jagoan di bidangnya atau istilah populisnya kaum profesional. Saat ini, menurut dia, sudah saatnya kinerja publik tersebut dievaluasi.

Dia juga menyinggung soal Presiden Jokowi yang pernah berjanji akan melarang pejabat negara untuk rangkap jabatan. Aturan ini sangat baik dan harus diberlakukan secara nyata. “Saya tidak menyebut nama, saya juga tidak kenal mereka. Saya menulis secara objektif,” kata Bagas.