TEMPO.CO, Jakarta - Calon Wakil Presiden, Ma’ruf Amin memuji hasil kerja pemerintah Joko Widodo atau Jokowi yang telah berhasil melakukan divestasi PT Freeport sebanyak 51 persen dari sebelumnya 9 persen. Ma’ruf mengatakan Jokowi dapat melakukan ini dengan cantik, karena selama ini urusan Freeport selalu menimbulkan kegaduhan.

Baca juga: Divestasi Saham, Freeport McMoran: Menguntungkan Kedua Pihak

"Sangat cantik caranya bisa memperoleh 51 persen saham ini. Pasti dilakukan dengan diplomasi dan pendekatan sehingga tak gaduh," kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu 22 Desember 2018.

Ma’ruf menilai Jokowi yang berhasil melakukan pengambil alihan 51 persen saham Freeport tanpa mengundang kegaduhan merupakan kebolehan yang luar biasa. Ia mengatakan beberapa presiden sebelumnya tidak mampu melakukan itu.

Ia menambahkan, divestasi ini bukan sesuatu yang mudah. Karena selama 50 tahun lebih kepemilikan Indonesia atas tambang di wilayah Papua itu hanya 9 persen.

"Perolehan 51 persen saham itu luar biasa. Beberapa presiden tak mampu ambil itu. Pak Jokowi luar biasa bisa mengambil porsi 51 persen," tutur dia.

Mantan Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ini juga meminta supaya tidak ada lawan politik yang mencibir prestasi ini, dengan dalih pembelian saham ini didanai oleh utang.

Bahkan menurut Ma’ruf penggunaan utang dalam bisnis adalah hal yang biasa. Bahkan dalam kadar tertentu bisnis mewajibkan adanya utang sebagai bagian dari aset. Utang bisa diambil utuk sesuatu yang bisa dikembangkan secara produktif, salah satunya tambang Freeport.

"Dalam bisnis itu, ambil utang, bisnis berjalan, utang dibayar, lalu utang lagi untuk mengembangkan bisnis. Itu biasa. Tak masalah sepanjang bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa dikembalikan lewat produksi," ujar Ma’ruf.

Baca juga: Usai Divestasi, Komisaris dan Direksi Freeport Indonesia Dirombak

Sebelumnya, politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyoroti divestasi saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan PT Indonesia Asahan Alumunilum alias Inalum. Menurut dia, Freeport masih dikuasai asing lantaran pelunasan pembayaran divestasi itu dilakukan menggunakan dana hasil penerbitan global bond.

"Artinya itu kan dari utang asing, sama saja dimiliki asing, dibayar pakai dolar," ujar Riza yang juga Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat di D'Consulate, Jakarta, Sabtu, 22 Desember 2018. Menurut Riza, bila ingin Freeport sepenuhnya dikuasai oleh negara, seyogyanya pelunasan pembayaran divestasi itu dilakukan menggunakan duit negara atau duit rakyat Indonesia.

CAESAR AKBAR