TNI Pastikan Tak Ada Operasi Militer di Papua

Reporter

Antara

Senin, 10 Desember 2018 08:22 WIB

Prajurit TNI berdoa sebelum menaiki helikopter dengan tujuan di Wamena, Papua, Rabu, 5 Desember 2018. Dikabarkan empat orang pekerja yang sempat disandera KKB berhasil meloloskan diri dan selamat. ANTARA/Iwan Adisaputra

TEMPO.CO, Wamena - Komando Distrik Militer 1702/Jayawijaya Letnan Kolonel Infantri Candra Dianto mengatakan sejumlah warga Kabupaten Nduga, Papua yang sebelumnya mengungsi ke hutan belantara, sudah kembali ke kampung mereka. Penduduk mulai kembali setelah ada jaminan keamanan dari aparat TNI dan Polri.

Candra mengatakan sejumlah warga trauma dengan insiden kelompok bersenjata sehingga mereka mengungsi. "Tetapi kemarin tim evakuasi bersama bapak Danrem ada di lokasi sana, kemudian berhasil mengumpulkan dan menurunkan masyarakat yang mengungsi, sehingga mereka kembali ke kampung masing-masing karena mereka merasa ada jaminan keamanan," kata dia pada Ahad, 9 Desember 2018.

Baca: TNI: Justru Kelompok Bersenjata Menyerang saat Proses Evakuasi

Ia pun sekaligus memastikan bahwa tidak ada operasi militer di sana sehingga warga tidak harus takut terhadap TNI dan Polri. "Di sana tidak ada operasi. Kami hanya melakukan evakuasi dan pencarian korban. Hanya sebatas itu," kata Candra.

Pada Ahad siang, tim gabungan TNI dan Polri menemukan satu lagi jenazah korban penyerangan kelompok bersenjata di hutan. Jenazah berjenis kelamin laki-laki itu sudah tiba di Pos keamanan Mbua pada Ahad sore sekitar pukul 16.30 WIT. Rencananya jenazah akan dievakuasi ke Jayawijaya hari ini.

Advertising
Advertising

Candra mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah jenazah itu merupakan pekerja PT Istaka Karya atau bukan. "Kita belum tahu apakah dia pekerja di PT Istaka Karya atau bukan, tapi ciri-cirinya rambut panjang," kata dia.

Baca: TNI Temukan Satu Jenazah, Diduga Korban Penyerangan di Papua

Selain itu, Candra menyampaikan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya korban jiwa dari masyarakat sipil. "Sementara tidak ada korban dari masyarakat. Kecuali yang korban pembantaian yang dilakukan oleh kelompok sipil bersenjata. (korban PT Istaka Karya)," kata dia.

Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Nduga, Ikabus Gwijangge mengatakan jika aparat TNI dan Polri hendak melakukan operasi militer terhadap kelompok bersenjata, maka mereka harus memastikan keamanan warga sipil agar tidak menjadi korban salah tembak.

Ikabus mengaku telah menerima laporan dari warga bahwa ada beberapa warga sipil menjadi korban salah tembak oleh aparat TNI dan Polri. Karena itu, kata dia, DPRD akan mengecek sendiri ke lokasi terkait kebenaran informasi tersebut. "Kami tidak ikut campur urusan aparat dengan kelompok kriminal bersenjata, kami hanya ingin warga kami tidak menjadi korban, karena mereka tidak tahu dengan masalah ini," ujarnya.

Menurut Ikabus, pihaknya khawatir jika masyarakat sipil masuk ke hutan dan sedang dilakukan operasi militer oleh TNI dan Polri terhadap kelompok bersenjata, maka bisa jadi salah tembak. "TNI-Polri tidak akan tahu apakah mereka (warga yang mengungsi) ini bagian dari kelompok itu atau hanya masyarakat sipil, ini yang kami ingin ke sana," kata dia.

Baca: DPRD Nduga, Bakal Cek Lokasi Penyerangan di Papua

Berita terkait

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

2 jam lalu

Polda Bali Tolak Cabut Status Tersangka, Kuasa Hukum Anandira Puspita Siapkan Alat Bukti dan 2 Saksi Ahli

Kepolisian Daerah Bali menolak mencabut status tersangka dalam sidang perdana praperadilan Anandira Puspita.

Baca Selengkapnya

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

2 jam lalu

Sosok Dian Andriani Anggota Korps Wanita TNI AD Pertama Berpangkat Mayjen

Dian Andriani merupakan perempuan pertama yang mencapai pangkat Mayjen TNI AD di Korps Wanita Angkatan Darat (Kowad).

Baca Selengkapnya

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

19 jam lalu

Ketua KIP: BIN Tak Perlu Keterbukaan Informasi Publik

Badan Intelijen Negara atau BIN tak perlu melakukan keterbukaan informasi publik. Alasannya, BIN merupakan lembaga intelijen.

Baca Selengkapnya

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

1 hari lalu

Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Koteka Barbershop di Wilayah Intan Jaya Papua, Apa Tugas dan Fungsi Utama Kostrad?

Calon suami Ayu Ting Ting dan Satgas Yonif 509 Kostrad melakukan program Koteka Barbershop. Apa tugas dan fungsi utama Kostrad?

Baca Selengkapnya

Calon Suami Ayu Ting Ting dan Jajaran Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Kegiatan Koteka Barbershop

1 hari lalu

Calon Suami Ayu Ting Ting dan Jajaran Satgas Yonif 509 Kostrad Lakukan Kegiatan Koteka Barbershop

Calon suami Ayu Ting Ting, Muhammad Fardhana yang tergabung dalam Satgas Yonif 509 Kostrad mengadakan kegiatan Koteka Barbershop. Apakah itu?

Baca Selengkapnya

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

2 hari lalu

Catatan Jual-Beli Amunisi Anggota TNI-Polri dan KKB di Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz, Kombes Faizal Ramadhani akui ada anggota TNI-Polri jual amunisi ke KKB. Berikut beberapa kasusnya.

Baca Selengkapnya

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

2 hari lalu

Ini Arti Galodo, Banjir Bandang dari Gunung Singgalang Sapu Wilayah Berbagai Daerah di Sumbar

Banjir bandang dari Gunung Singgalang menghantam Galudua, Koto Tuo Ampek Koto, Kabupaten Agam, Sumbar. Apa arti galodo bagi suku Minangkabau?

Baca Selengkapnya

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

2 hari lalu

Sidang Korupsi Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, KPK Bacakan Tuntutan 4 Terdakwa

Para tersangka korupsi Gereja Kingmi Mile 32 mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya Rp 11, 7 miliar.

Baca Selengkapnya

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

4 hari lalu

Freeport Indonesia, Kritik Pengamat Ekonomi UGM hingga Perpanjangan Kontrak

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengkritik perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

4 hari lalu

Kepala Operasi Damai Cartenz Bantah Tutup Akses Lembaga HAM ke Papua

Kepala Operasi Damai Cartenz membantah tudingan KKB yang menyatakan pemerintah Indonesia menutup akses lembaga HAM ke Papua.

Baca Selengkapnya