TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius menuturkan pihaknya mulai mewaspadai berbagai potensi gangguan terorisme menjelang Pemilu 2019 yang kian dekat.

Baca juga: Polri Telah Tangkap 270 Terduga Teroris Pasca-Rusuh Mako Brimob

“Kami tak ingin sel-sel terorisme yang ada sampai memengaruhi
pelaksanaan pemilu 2019,” ujar Suhardi di sela penandatanganan
perpanjangan kerjasama penanggulangan teroris antara pemerintah Indonesia dengan Australia di Yogyakarta, Jumat 7 Desember 2018.

Suhardi menuturkan meskipun pergerakan terorisme selama ini sebenarnya jarang terkait atau tak sejalur dengan hal-hal berbau politik-demokrasi, namun ia tak ingin jajarannya lengah.

"Kami tetap waspadai sel-sel itu, namun jangan sampai under estimate juga kalau jaringan itu bakal digerakkan demi mengganggu pesta demokrasi," ujarnya.

Suhardi mengatakan sel-sel terorisme itu sampai saat ini masih tetap hidup di sejumlah jaringan. Hanya saja yang diwaspadai bagaimana agar sel-sel hidup itu tak mempengaruhi pelaksanaan pemilu.

"Sel-sel hidup itu pasti ada, dan wilayah yang rawan macam-macam tapi kita jangan under estimate pada persoalan ini, fokus saja bekerja menjaga pesta demokrasi berjalan aman," ujar Suhardi.

Dalam pertemuan dengan perwakilan pemerintah Australia itu, Suhardi mengatakan pemerintah Indonesia telah memperpanjang kontrak kerjasama penanggulangam teroris yang sudah berakhir per akhir 2018 ini. Kontrak kerjasama lintas kementerian dan lembaga bidang pertukaran informasi terorisme itu diperpanjang setiap tiga tahun sekali.

"Kerjasama bidang pertukaran informasi dengan Australia ini langkah strategis bagi dua negara yang sepakat mengutamakan langkah pencegahan daripada penindakan hukum," ujar Suhardi.

Suhardi menuturkan isu-isu utama terorisme yang bisa diperoleh melalui kerjasama dengan Australia tiga tahun terakhir diantaranya seperti berbagi informasi soal alur pendanaan kegiatan terorisme.

Baca juga: Penangkapan Ratusan Terduga Teroris Dinilai Langgar HAM

Dalam menyelidiki sumber dana terorisme itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia intens berkolaborasi dengan lembaga intelijen keuangan Australia yakni Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac).

"Prinsipnya, share informasi dua negara untuk penanggulangan terorisme bisa dilakukan berbagai lembaga, tak hanya lembaga keuangan," ujarnya.

Adapun perwakilan Duta Besar Kontraterorisme Australia, Paul Foley mengatakan dampak positif yang sudah dirasakan Australia dengan kerjasama bersama Indonesia itu antara lain terwujudnya rasa aman bagi dua negara terhadap potensi terorisme.

"Kerjasama regional, bilateral dan global dalam upaya menciptakan rasa aman berkelanjutan antar negara," ujar Paul.