Dari kiri: Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Niluh Djelantik, Mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Mari Elka Pangestu dan Ahli Hukum Tahta Negara Bivitri Susanti usai seleksi caleg PSI di kantor DPP PSI, Jakarta, 22 April 2018. Isu yang akan diuji dalam seleksi ini adalah soal korupsi dan intoleransi di Indonesia. TEMPO/M Taufan Rengganis
TEMPO.CO, Jakarta-Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan mantan presiden Soeharto merupakan simbol korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di era Orde Baru. Menurut dia, bahwa Soeharto simbol KKN merupakan fakta politik yang tak bisa dibantah. "Secara politik terang benderang bahwa simbol KKN itu Pak Harto," kata dia di kantornya, Jakarta, Jumat, 30 November 2018.
Pernyataan Juli menanggapi pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal kondisi korupsi di Indonesia yang menurutnya sudah seperti kanker stadium empat. Pidato Prabowo disampaikan saat berada di Singapura. Juli berujar pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berupaya maksimal dalam memberantas korupsi.
Namun, kata Juli, korupsi merupakan masalah pelik yang tak mudah diselesaikan dan sudah lama terjadi di Indonesia. Menurutnya, karena KKN merajalela di era Soeharto itulah akhirnya mahasiswa turun ke jalan pada 1998. "Tahun 98 kami turun ke jalan menurunkan rezim Soeharto dengan tiga alasan itu KKN, korupsi, kolusi nepotisme," kata dia.
Juli justru meragukan komitmen Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Dia mengatakan saat reformasi, justru Prabowo merupakan pihak yang ingin mempertahankan rezim Soeharto. Pada 1998, Prabowo menjabat sebagai Komandan Komando Pasukan Khusus, lalu Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat.
Karena alasan itu, Juli mengaku heran mengapa tokoh reformasi, seperti Amien Rais masih berada di kubu Prabowo. "Pak Prabowo ada di sana secara langsung tidak langsung mempertahankan rezim mertuanya, sekarang tahu-tahu bicara antikorupsi," kata elite PSI itu.
