Pengamanan Reuni Akbar 212, Polri: Kecil, Ditangani Polsek Gambir

Reporter

Andita Rahma

Editor

Juli Hantoro

Rabu, 28 November 2018 14:39 WIB

Ribuan umat Muslim berkumpul saat ikuti acara Reuni Akbar 212 di kawasan silang Monas, Jakarta, 2 Desmeber 2017. REUTERS/BEAWIHARTA

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyatakan tak perlu ada yang dikhawatirkan dari aksi Reuni Akbar 212. Aksi yang digagas oleh Persaudaraan Alumni 212 itu akan digelar pada 2 Desember mendatang di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat.

Baca juga: Jadi Ikon, Jonru Bakal Dapat Jatah Orasi di Reuni Akbar 212 ...

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, reuni itu hanya memerlukan pengamanan polisi dalam skala kecil. "Kecil itu. Ditangani Polsek Gambir bisa," ujar dia di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Rabu, 28 November 2018.

Meski begitu, Dedi tetap menyiagakan pasukannya untuk mengawal aksi tersebut. Tentunya guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan.

Kendati demikian, Dedi belum merinci jumlah personel yang akan dikerahkan saat mengawal aksi reuni yang diklaim akan dihadiri ribuan massa itu. "Nanti tanya aja ke Polda Metro atau Polres," ucap Dedi.

Advertising
Advertising

Alumni 212 merupakan forum yang dibentuk untuk menampung orang-orang yang pernah terlibat dalam aksi Bela Islam pada Desember 2017 silam. Mereka menuntut mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk segera dipenjara. Saat itu, Ahok dituduh telah menistakan agama Islam memalui pidatonya di Kepulauan Seribu yang menyadur surah Al-Maidah ayat 51.

Baca juga: Beredar Lokasi Menginap Peserta Reuni 212 ...

Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma'rif mengatakan pihaknya sudah melakukan persiapan menjelang Reuni Akbar 212 di Monas, seperti melakukan perizinan ke pihak Kepolisian ataupun Pemerintah Provinisi DKI Jakarta

Berita terkait

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 jam lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

14 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

15 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

21 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya