Eks Ketua KPK: Pilih Pemimpin Pemuda Muhammadiyah yang Bebas Suap

Rabu, 28 November 2018 09:55 WIB

Mantan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi Busyro Muqoddas memberikan keterangan terkait penarikan kembali permohonan uji materi UU MD3 oleh Koalisi Masyarakat Sipil di kantor MK, Jakarta Pusat, 7 Desember 2017. Tempo / Arkhelaus

TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Busyro Muqoddas meminta peserta Muktamar Pemuda Muhammadiyah menggunakan hak pilihnya dengan hati-hati dalam memilih Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pengganti Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Jangan pilih ketua umum yang punya cacat apapun juga yang nanti berpotensi mengganggu perjalanan Pemuda Muhammadiyah," ujar Busyro di sela muktamar di Yogya Selasa 27 November 2018.

Baca: Pemilihan Ketua Umum PP Pemuda ...

Busyro menuturkan cacat yang dimaksudnya adalah ketua umum Pemuda Muhammadiyah periode 2018-2022 haruslah bersih dari praktek suap menyuap. Busyro mengingatkan dewasa ini praktek suap menyuap demi jabatan sudah seperti hal lumrah dan dilakukan secara sistemik.
Termasuk pertarungan perebutan kursi organisasi Pemuda Muhammadiyah dalam muktamar ini, berpotensi besar dirasuki upaya suap menyuap itu.

Menurut Busyro para pelaku praktek suap itu tak lebih dari penghina demokrasi. "Jangan sampai ketua umum Pemuda Muhammadiyah itu terbeli, sehingga ketua umumnya dipilih peleceh-peleceh dan penghina demokrasi itu."

Baca: Kemenpora Pastikan Pemuda Muhammadiyah ...

Seandainya ada calon ketua umum yang bermain politik uang atau sejenisnya seperti menjanjikan fasilitas entertainment, menurut Busyro seharusnya tidak dipilih.

Advertising
Advertising

Busyro menyarankan agar calon ketua umum yang nekat bermain kotor dengan menyuap peserta muktamar sebaiknya diproses internal oleh Pemuda Muhammadiyah. "Tangkap, proses, usut dan tanya baik baik. Kalau mereka (calon ketua umum) ada duit, itu dari mana." Sehingga dalam suksesi ketua umum Pemuda Muhammadiyah ini Busyro menyarankan ada semacam lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan untuk menjaga proses suksesi bebas suap.

Simak: Pemuda Muhammadiyah Pilih Ketua Hari Ini ...

Busyro menilai Pemuda Muhammadiyah sejak awal sudah memiliki pilar sebagai penjaga moral dan akhlak sehingga pemimpinnya yang terpilih musti benar benar bersih dan tak memiliki rekam jejak buruk termasuk suap menyuap. "Apalagi saat ini tahun politik, sangat rawan politik uang dan juga terror."

Berita terkait

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

2 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

5 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

17 jam lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

17 jam lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

20 jam lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

20 jam lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

21 jam lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

23 jam lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

1 hari lalu

Dewas KPK Tunda Sidang Etik Dua Pekan karena Nurul Ghufron Tak Hadir

Dewas KPK menunda sidang etik dengan terlapor Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron pada Kamis, 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

1 hari lalu

Kantornya Digeledah KPK, Ini Kasus yang Menyeret Sekjen DPR Indra Iskandar

Penyidik KPK menggeledah kantor Sekretariat Jenderal DPR atas kasus dugaan korupsi oleh Sekjen DPR, Indra Iskandar. Ini profil dan kasusnya.

Baca Selengkapnya