TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Feri Kusuma, menilai pengangkatan Letnan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD yang baru oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi kental dimensi politis. "Pengaruh elite politik di lingkaran Jokowi dominan dalam memengaruhi pergantian KSAD," kata Feri kepada Tempo, Kamis, 22 November 2018.

Baca juga: Jadi Pangkostrad di Tahun Politik, Begini Karier Andika Perkasa

Feri mengatakan, faktor kekerabatan memengaruhi dalam pergantian KSAD kali ini. Andika merupakan menantu A. M. Hendropriyono, mantan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. PKPI adalah salah satu partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019. Hendropriyono merupakan mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

Menurut Feri, masih banyak perwira senior TNI AD di angkatan 84, 85, dan 86 yang memiliki kapasitas untuk menduduki kursi KSAD. Sehingga, ia menilai pengangkatan Andika yang merupakan angkatan 87, dapat berimplikasi pada persoalan regenerasi di dalam tubuh TNI AD.

Selain itu, Feri juga mempertanyakan seberapa besar komitmen Andika Perkasa untuk mendukung penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Ia khawatir masalah HAM masa lalu tidak tuntas dan berpotensi terjadi masalah HAM baru. Sebab, kata dia, Jokowi langsung main lantik KSAD baru. Padahal, Komnas HAM masih mempelajari calon-calon KSAD yang bersih dari HAM.

Baca juga: Menantu Hendropriyono Jadi Danpaspamres Jokowi

"Karena tanpa didukung TNI, sulit untuk pemimpin sipil menyelesaikan kasus pelanggaran HAM," kata dia.

Presiden Joko Widodo melantik Andika Perkasa sebagai KSAD yang baru hari ini di Istana Negara Jakarta. Andika menggantikan Jenderal Mulyono yang memasuki masa pensiun pada Januari 2019. Sebelum diangkat sebagai KSAD, Andika menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrad.