Berkarya Jual Narasi Orde Baru, Timses Jokowi: Asal Jangan KKN

Reporter

Dewi Nurita

Rabu, 21 November 2018 18:32 WIB

Sekertaris Jenderal PPP Arsul Sani usai menjadi pembicara dalam diskusi publik bertajuk "Memotret Kinerja KPK" di Bakoel Koffie, Cikini Raya, Jakarta, Senin, 4 Desember 2017. Tempo/Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf mengomentari narasi Orde Baru yang dijual oleh Partai Berkarya untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di pemilihan presiden 2019. Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Arsul Sani mengatakan, narasi tersebut sah-sah saja dibawakan asal dengan kualifikasi.

Baca: Partai Berkarya Jualan Orba untuk Prabowo, SMRC: Tak Akan Laku

Kualifikasi yang dimaksud Arsul adalah tentang batas mana yang baik dan mana yang buruk. "Kalau narasi yang dibawa itu program yang baik-baik, ya silakan saja, " ujar Arsul di Posko Cemara, Jakarta pada Rabu, 21 November 2018.

Sebagai contoh, Arsul menyebutkan, di zaman pemerintahan Presiden Soeharto itu ada namanya Program Beasiswa Supersemar. "Dan itu ditiru Pak Jokowi dengan adanya beasiswa LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) saat ini, yang jumlahnya lebih besar," ujar Arsul.

Di zaman Soeharto, kata Arsul, juga terjadi swasembada pangan, dari yang semula kekurangan pangan sampai bisa swasembada pangan di bawah pemerintahan Soeharto. "Nah boleh-boleh saja, setuju dong kita. Tapi kalau bagian KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) ya jangan," ujar Arsul.

Sejak lolos verifikasi menjadi peserta Pemilu 2019, Partai Berkarya yang merupakan besutan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto, memang telah menyatakan akan menjual romantisme masa lalu Orde Baru untuk memenangi Pemilu 2019. Merapatnya Titiek Soeharto dan Keluarga Cendana lain ke partai itu semakin menguatkan naras Orde Baru dalam tubuh partai tersebut.

Baca: Titiek Janji Bila Prabowo Menang RI Akan Seperti Era Soeharto

Advertising
Advertising

Teranyar, Titiek Soeharto mengatakan Indonesia akan kembali seperti masa Orde Baru jika Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memenangi pilpres 2019. "Sudah cukup. Sudah saatnya Indonesia kembali seperti waktu era kepemimpinan Bapak Soeharto yang sukses dengan swasembada pangan, mendapatkan penghargaan internasional dan dikenal dunia," katanya.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menilai, narasi Orde Baru tersebut tidak akan laku dijual saat ini. Setidaknya, kata dia, ada tiga alasan yang membuat narasi tersebut sulit dijual.

Pertama, dari sisi ekonomi, Orde Baru yang membawa Indonesia mengalami krisis paling parah dalam sejarah, pada 1998. Kedua, sistem politik di masa Orde Baru adalah sistem otoriter yang didominasi oleh Soeharto dan kroninya.

Baca: Tim Prabowo Tak Pusingkan Respons Narasi Orba Titiek Soeharto

Ketiga, generasi yang saat ini mendominasi penduduk Indonesia adalah yang mulai dewasa di era 1990an dan setelahnya. Generasi ini dinilai belum sempat merasakan 'keindahan Orde Baru' seperti yang didenggungkan Titiek Soeharto. “Yang mereka ingat ya krisis politik dan ekonomi tahun 1998 itu. Jadi sulit untuk menjual isu Orde Baru itu,” ujar Djayadi saat dihubungi Tempo pada Rabu, 21 November 2018.

Berita terkait

Ketahui Asal-Asul 1 Mei Diperingati sebagai Hari Buruh Internasional

4 jam lalu

Ketahui Asal-Asul 1 Mei Diperingati sebagai Hari Buruh Internasional

Asal-usul Hari Buruh bermula dari tragedi Haymarket yang terjadi di Chicago, Amerika Serikat, pada 1 Mei 1886.

Baca Selengkapnya

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

12 hari lalu

64 Tahun PMII, Respons Mahasiswa Muslim terhadap Situasi Politik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi mahasiswa yang masih eksis sampai saat ini.

Baca Selengkapnya

Pasang Surut Hubungan Indonesia-Cina dalam Rentang 74 Tahun

28 hari lalu

Pasang Surut Hubungan Indonesia-Cina dalam Rentang 74 Tahun

Prabowo Subianto, memilih Cina sebagai negara pertama yang dikunjunginya, menandai pentingnya hubungan Indonesia-Cina.

Baca Selengkapnya

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

36 hari lalu

Terkini: Nilai THR Jokowi dan Ma'ruf Amin, Kisah Sri Mulyani Dirayu Susi Pudjiastuti Pulang ke Indonesia

Berita terkini: Berapa nilai THR yang diterima Jokowi dan Ma'ruf Amin? Kisah Sri Mulyani saat dirayu Susi Pudjiastuti untuk pulang ke Indonesia.

Baca Selengkapnya

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

36 hari lalu

Prabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak

Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.

Baca Selengkapnya

Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?

39 hari lalu

Prabowo Sebut Rasio Pajak di Era Reformasi Kalah dari Zaman Orde Baru, Benarkah?

Prabowo Subianto, kembali menyinggung soal rendahnya rasio penerimaan pajak (tax rasio) terhadap PDB yang lebih rendah dari zaman Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Rasio Pajak di Era Orde Baru Sampai 14 Persen, Prabowo: Kenapa Sekarang Turun?

39 hari lalu

Rasio Pajak di Era Orde Baru Sampai 14 Persen, Prabowo: Kenapa Sekarang Turun?

Prabowo Subianto menyinggung rasio penerimaan pajak saat ini yang lebih rendah dari era orde baru (orba).

Baca Selengkapnya

Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

44 hari lalu

Pintu Masuk Prajurit TNI - Polri Duduki Jabatan Sipil, Ingat Kembali Strategi Dwifungsi ABRI Orde Baru

Dwifungsi ABRI merupakan jabatan ganda prajurit TNI dan Polri sehingga mendapatkan jabatan sipil, hal itu muncul pada zaman Orde Baru. Muncul lagi?

Baca Selengkapnya

58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

48 hari lalu

58 Tahun Lalu Sidang MPRS Putuskan Soeharto Jadi Pejabat Presiden, Dimulainya Orde Baru

Pada 12 Maret 1966, MPRS menunjuk Soeharto sebagai Pejabat Presiden pada 12 Maret 1967. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Sukarno, berganti Orde Baru

Baca Selengkapnya

Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

48 hari lalu

Warga Digusur untuk Bangun IKN, Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur Teringat Rezim Orde Baru dan Penjajahan Belanda

Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur mengeluarkan lima tuntutan atas pembangunan IKN yang mengambil hak tanah masyarakat adat dan lokal.

Baca Selengkapnya