Polri Siap Bangun Rumah Murah bagi Bintara di Polres

Reporter

Andita Rahma

Rabu, 14 November 2018 05:25 WIB

Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Syafruddin melihat-lihat gerai peserta pameran perumahan murah bagi pegawai Polri di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta Selatan, Rabu, 14 Desember 2016. Tempo/Rezki A.

TEMPO.CO, Jakarta – Polri mendorong anggotanya, khususnya yang masih berpangkat bintara, untuk ikut program rumah murah yang sedang disiapkan di berbagai Polres di Tanah Air.

Baca juga: 72 Persen Anggota Polri Belum Miliki Rumah Pribadi

"Rumah itu bagian dari kesejahteraan. Kalau anggota mempunyai rumah dia pasti tenang lah," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto pada Selasa, 13 November 2018.

Sebelumnya, mantan Wakil Kepala Kepolisian RI Komisaris Jenderal Syafruddin sempat mendengungkan program hunian untuk anggota Polri.

Setyo Wasisto menuturkan, pogram rumah layak huni ini bertujuan untuk menyejahterakan anggota polisi.

Advertising
Advertising

Kapolri Jenderal Polisi, Tito Karnavian, kata Setyo, telah memerintahkan para Kasatwil untuk mencari lahan, yang memang bisa dibangun, dan dikerjasamakan dengan Polres di masing-masing wilayah.

"Bahkan saya sudah pernah melihat langsung di Padang Panjang, kabupaten di Sumatera Barat itu dikerjasamakan, sudah dibangun, bahkan itu sudah ada beberapa unit yang sudah selesai," kata Setyo.

Simak juga: Rumah DP Nol Persen untuk ASN, TNI, Polri, Apersi: Kami Dukung

Untuk skema pembiayaan rumah, Setyo tak terlalu menjelaskan secara rinci. Ia hanya menyebut, para anggota polisi bisa mencicil dengan harga yang murah. Sedangkan untuk tipe rumah, Setyo memastikan rumah tersebut berukuran standar layak huni.

"Murah untuk mereka dan kami juga awasi betul agar tidak diperjualbelikan," kata Setyo menjelaskan soal rumah murah bagi anggota Polri.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

11 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

PBB: Butuh Waktu 80 Tahun untuk Bangun Kembali Rumah-rumah di Gaza yang Dibom

2 hari lalu

PBB: Butuh Waktu 80 Tahun untuk Bangun Kembali Rumah-rumah di Gaza yang Dibom

Laporan terbaru UNDP menemukan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk membangun kembali rumah-rumah Gaza yang hancur dibom adalah 80 tahun.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya