Polri: Ada Kemungkinan Pengelola Wahana Bianglala Kena Sanksi

Senin, 12 November 2018 16:16 WIB

Petugas memperbaiki sebuah Bianglala tersangkut di Pasar Malam Sekaten, Yogyakarta. instagram.com

TEMPO.CO, Jakarta - Polri menyebut adanya kemungkinan pihak pengelola wahana di pasar Sekaten, Yogyakarta bisa dikenakan sanksi. Beberapa kabin wahana bianglala di sana terbalik pada Ahad malam, 11 November kemarin.

"Bisa kalau ada kelalaian. Misalkan, kalau dia prosedurnya harus dicek, prosedurnya harus diganti, sparepartnya misalkan, suku casangnya harus diganti ternyata tidak. Ya salah dia. Bisa dikenakan kelalaian," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan pada Senin, 12 November 2018.

Baca: Kronologi Insiden Wahana Bianglala Terbalik di Sekaten Yogyakarta

Empat gerbong bianglala terbalik saat wahana itu dioperasikan. Sejumlah penumpang yang gerbongnya terbalik dikabarkan nyaris terjatuh dan terlempar dari gerbong yang ditumpangi. Tak ada korban dari insiden itu namun membuat pengunjung trauma.

Pascainsiden, sejumlah petugas penjaga wahana itu pun langsung menghentikan wahana itu dan membantu penumpang yang terjebak turun satu persatu.

Advertising
Advertising

Baca: Bianglala Terbalik, Pemkot Yogya Desak Cek Ulang Seluruh Wahana

Kepala Kepolisian Sektor Gondomanan Yogyakarta, Komisaris I Nengah Lotama mengatakan polisi akan tetap menyelidiki insiden tersebut. "Khusus bianglala ini, kami minta tidak dioperasikan dulu, dihentikan sampai ada koordinasi lebih lanjut dan diketahui penyebabnya," ujarnya di lokasi kejadian pada Ahad malam.

Nengah tak mau berspekulasi terkait penyebab insiden itu. "Dari informasi sementara miring dan terbaliknya bianglala karena ada penumpang yang guyon (bercanda) lalu bangkunya miring dan goyang," ujarnya.

Baca: Insiden Sekaten Yogya, Wahana Bianglala Terbalik Pengunjung Panik

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

10 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

11 jam lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

17 jam lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

1 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

1 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

1 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

1 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

1 hari lalu

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Plat Kendaraan hingga Konflik Antaranggota

Yusri juga berharap, TNI dan Polri memiliki frekuensi yang sama dalam mengatasi berbagai permasalahan itu.

Baca Selengkapnya

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

1 hari lalu

TPNPB Klaim Tembak Mati Empat Anggota TNI-Polri dan Bakar Sekolah di Enarotali

TPNPB-OPM menyatakan menembak empat anggota aparat gabungan TNI-Polri. Penembakan itu terjadi pada Rabu, 1 Mei 2024. Keempat orang itu ditembak saat mereka sedang berpatroli.

Baca Selengkapnya

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

1 hari lalu

37 Penyandang Disabilitas Ikut Rekrutmen Bintara Polri Tahun Ini

Jumlah penyandang disabilitas yang mendaftar rekrutmen Bintara Polri meningkat

Baca Selengkapnya