TEMPO.CO, Jakarta - Arah Baru Indonesia menjadi cikal-bakal Gerakan Arah Baru Indonesia atau Garbi yang digagas Anis Matta. Gerakan ini mendapat penolakan dari para pimpinan Partai Keadilan Sejahtera era Sohibul Iman.

Baca: Garbi, Organisasi Relawan Besutan Eks Presiden PKS Anis Matta

"Ketika ide tentang ABI ini mulai disosialisasikan, saya melihat ada reaksi yang tidak proporsional dan reaksi yang keliru dari sebagian orang di PKS, yang kemudian menuding bahwa ABI ini adalah gerakan Pak Anis dan akan menjadi partai baru," kata Mahfudz Siddiq, politikus PKS yang dekat dengan Anis Matta.

Saat ditemui Tempo di rumahnya di Jakarta Selatan, pada Selasa, 16 Oktober 2018, Mahfudz mengungkapkan banyak pengurus PKS menyebut Garbi sebagai cikal-bakal partai baru yang dimotori Anis Matta. Padahal, kata dia, ABI merupakan visi Indonesia ke depan untuk menjadi salah satu kekuatan dunia.

Baca: Ditolak di NTT, Fahri Hamzah Tunggu Kabar dari Pengundang

Menurut Mahfudz, banyak pengurus di partainya yang curiga dengan ABI, hingga muncul dokumen yang berjudul mewaspadai gerakan mengkudeta PKS. Dalam dokumen itu disebutkan ABI merupakan salah satu gerakan yang harus diwaspadai. Selain itu, juga muncul sebutan G30S-PKS atau Gerakan 30 Syaikh Pemimpin Kelompok Sebelah.

"Jadi ada reaksi yang menurut saya kok jadi aneh, tidak obyektif, tidak proporsional, apriori, ABI ini gerakan kudeta, gerakan sempalan. Padahal mereka belum pernah terlibat dalam serial diskusi itu," ujarnya.

<!--more-->

Mahfudz tidak mengetahui siapa yang membuat dan menyebarkan dokumen itu. Saat dokumen sudah beredar, kata Mahfudz, para pimpinan PKS menyebutnya hoaks. Namun, di berbagai acara, muatan dokumen tersebut justru disosialisasikan secara resmi.

Bahkan, ujar Mahfudz, banyak pengurus PKS di wilayah diberhentikan dari jabatannya karena dianggap terlibat dalam ABI. "Karena kalau baca dokumen waspadai gerakan PKS itu eksplisit disebut ABI, dan apa yang harus dilakukan terhadap aktivis ABI juga. Dan pemecatan itu bagian dari skenario reaksinya," ucapnya.

Yang paling masif, kata Mahfudz, pemberhentian jabatan struktur. Misalnya, mulai dari pengurus dewan pimpinan wilayah di NTT, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Tidak hanya di level provinsi, pergantian pengurus juga masif dilakukan di tingkat kabupaten kota.

Baca: Kehadiran Fahri Hamzah Bakal Ditolak, Garbi NTT: Kami Evaluasi

Dalam dokumen mewaspadai gerakan mengkudeta PKS, ABI dikategorikan sebagai gerakan yang sangat berbahaya atau extremely red alert. ABI juga disebut memiliki tujuan mengambil alih atau mengkudeta majelis syuro dan partai, dan gerakannya masif di semua lini.

Seperti yang disampaikan Mahfudz, dokumen tersebut menyebutkan rekomendasi yang dilakukan terhadap ABI, yaitu pembersihan majelis syuro, struktur, caleg, calon kepala daerah melalui penyadaran dan imunisasi kader. ABI juga disebut muncul sejak 2002, lalu masif pada 2015-2018.

Mahfudz menuturkan, ide tentang arah baru Indonesia sebetulnya didiskusikan sejak pemilu 2014 ketika Anis Matta masih menjabat sebagai Presiden PKS. Sejumlah pejabat teras PKS yang saat itu terlibat dalam pembentukan gagasan ABI, di antaranya Anis Matta, Mahfudz, Fahri Hamzah, Jazuli Juwaini, Sukamta, almarhum Taufik Ridlo, dan Mahfudz Abdurrahman.

Mahfudz menuturkan, ide ABI semula akan menjadi agenda yang diusung PKS sebagai partai politik. Gagasan tersebut bahkan sudah mulai disosialisasikan ke pimpinan PKS di wilayah setelah pemilu 2014. Bahkan, ketika Anis Matta digantikan Sohibul Iman, sosialisasi ide ABI terus berlanjut hingga terbentuk Gerakan Arah Baru Indonesia.

"Ya sudah kalau memang ini dimusuhi kita cari wadah alternatif untuk perjuangkan ini. Wadahnya bukan partai politik tapi ormas Garbi," kata kata Mahfudz.