Jokowi Akan Tagih Laporan Pencairan Dana untuk Korban Bencana

Selasa, 16 Oktober 2018 16:15 WIB

Presiden Jokowi (tengah) bersama Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (ketiga kanan), dan Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima pimpinan BPK di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) tersebut terdiri atas 120 LHP pemerintah pusat, 542 LHP pemerintah daerah, serta 38 LHP badan usaha milik negara dan badan lain. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan para menteri dan kepala lembaga di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2018, untuk rapat kabinet paripurna membahas tentang evaluasi penanganan bencana alam. Dalam pengantarnya, Jokowi menyampaikan soal penanganan gempa bumi di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah.

Baca: Jokowi Pangkas Birokrasi Pencairan Dana untuk Korban Gempa Lombok

Untuk korban gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Jokowi meminta agar uang bantuan dari pemerintah segera diberikan ke masyarakat. Terlebih, kata dia, pemerintah telah menyederhanakan pencairan uang bantuan ini dari 17 prosedur menjadi 1 prosedur saja.

"Jangan sampai uangnya sudah diberikan tapi tidak bisa dicairkan. Sehingga satu prosedur tetapi dengan akuntabilitas yang memang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan nanti," katanya.

Menurut Jokowi, ia tidak ingin ada lagi masyarakat korban bencana kesulitan mencairkan bantuan karena prosedur yang berbelit-belit. Ia berujar akan menagih laporan terkini soal pencairan dana ini ke pihak terkait kamis lusa.

Baca: Sri Mulyani: Anggaran Perbaikan Gempa Lombok Sudah Cair Rp 1,9 T

Adapun terkait penanganan gempa bumi dan tsunami di Kota Palu, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Jokowi minta fokus pada penanganan pengungsi, evakuasi, dan pelayanan medis. "Termasuk di dalamnya juga distribusi bantuan logistik kita pastikan itu merata dan menjagkau semua wilayah yang terdampak," ucapnya.

Advertising
Advertising

Sementara itu, Jokowi memerintahkan agar pasar dan toko segera dibuka supaya roda ekonomi kembali berputar. Di sisi lain, ia berharap kantor-kantor pemerintahan dan layanan publik juga segera beroperasi.

Baca: Jokowi Janjikan Insentif untuk Gedung yang Ramah Disabilitas

Secara umum, Jokowi minta agar para menteri memperhatikan sistem peringatan dini dan memberikan pendidikan tentang bencana ke masyarakat. "Edukasi mengenai kebencanaan, kesiapan manajemen bencana, itu betul-betul kita perhatikan di seluruh daerah rawan bencana yang petanya sudah kita tahu semua di mana," kata Jokowi.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

2 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

2 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

4 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

8 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

9 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

11 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

12 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

13 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

13 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya