Eddy Sindoro Pertimbangkan Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator

Reporter

M Rosseno Aji

Minggu, 14 Oktober 2018 16:37 WIB

Eks petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, menaiki mobil untuk menuju rumah tahanan KPK, Jakarta, Jumat, 12 Oktober 2018. Eddy menyerahkan diri ke KPK melalui atase Kepolisian RI di Singapura pada Jumat pagi, 12 Oktober 2018. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta-Eks petinggi Lippo Group Eddy Sindoro yang sedang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertimbangkan mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC). JC merupakan saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap sebuah kasus.

"Nanti pada pemeriksaan berikutnya kami pertimbangkan sebagai JC," kata pengacara Eddy, Eko Prananto, Ahad, 14 Oktober 2018.

Baca: Buron 2 Tahun, Eddy Sindoro Langsung Jadi Tahanan KPK

Eddy merupakan tersangka kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution. KPK menyangka Eddy Sindoro menyuap Edy Nasution terkait pengajuan Peninjauan Kembali (PK) sejumlah kasus di Mahkamah Agung.

KPK telah menetapkan mantan Komisaris Lippo Group itu sebagai tersangka sejak 2016. Meski begitu, KPK belum pernah memeriksa Eddy Sindoro karena yang bersangkutan sudah berada di luar negeri sebelum penetapan tersangka.

Masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), Eddy buron hampir 2 tahun ke luar negeri. Pada 29 Agustus 2018, Eddy dideportasi dari Malaysia ke Indonesia. Namun, dia berhasil kembali ke luar negeri, diduga dengan bantuan pengacara Lucas.

Simak: Kronologi Kasus hingga Penyerahan Diri Eddy Sindoro ke KPK

Eddy akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Jumat, 12 Oktober 2018. Dia mengatakan menyerahkan diri karena ingin menuntaskan kasusnya. "Saya siap menjalani proses hukum," kata dia seusai diperiksa di Gedung KPK.

Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Eddy Sindoro untuk memenuhi kualifikasi menjadi JC. Syaratnya yaitu, Eddy harus mengakui kejahatannya, bersedia membantu membongkar kasus, serta bersedia mengembalikan aset-aset hasil dari korupsi yang dilakukannya dan dia bukanlah pelaku utama.

Berita terkait

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

7 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

7 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

13 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

16 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

1 hari lalu

Fakta-Fakta Sidang SYL: Duit Kementerian Dipakai Buat Sunatan, Bangun Kafe, hingga Cicil Alphard

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL acapkali menggunakan uang Kementan untuk keperluan pribadi.

Baca Selengkapnya