TEMPO.CO, Palu - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto meminta kantor-kantor pemerintahan di Palu dan sekitarnya agar dapat kembali dibuka. Sebab, kata dia, dibukanya kantor pemerintahan dapat menormalkan kondisi Palu setelah gempa dan tsunami beberapa waktu lalu.

"Karena itu yang menormalkan daerah ini ya para pejabat daerah, bukan siapa-siapa," ujar Wiranto di Palu, Sulawesi Tengah, Kamis, 4 Oktober 2018.

Sebelumnya, gempa berkekuatan 7,4 skala richter mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah, pada pukul 17.02. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut berada di 0.18 Lintang Selatan dan 119.85 Bujur Timur atau 27 kilometer timur laut Donggala.

Baca: Penjarahan Usai Gempa Donggala, Wiranto: Ada yang Liar

Hingga Selasa pekan ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sudah ada 1.234 korban meninggal. Ratusan orang diperkirakan luka-luka akibat gempa dan tsunami ini. Terdapat banyak bangunan seperti rumah, kantor, dan fasilitas umum rusak.

Wiranto mengatakan akan meninjau pusat-pusat pemerintahan dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dia ingin memastikan pemerintah daerah dapat kembali setelah memasuki hari keenam gempa dan tsunami Palu. "Pegawai yang masuk untuk atur rakyatnya di sini. Jangan ikut jadi korban kemudian tak kerja," katanya.

Simak: Cerita Wiranto Soal Chaos di Bandara Mutiara Palu

Menurut Wiranto pemulihan kota dan kehidupan di Palu setelah becana memang membutuhkan waktu. Dia berharap kondisi gawat darurat becana ini dapat berakhir sebelum waktu yang ditentukan. "Kondisi gawat darurat baru berjalan enam hari. Mudah-mudahan sebelum dua minggu bisa normal kembali," ucapnya.

Wiranto menuturkan setelah kondisi gawat darurat dan penanganan bencana berakhir, pemerintah baru bisa memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. "Kami harap tanggap darurat bisa cepat selesai, artinya masyarakat sudah masuk tahap rehabilitasi," tuturnya.