PPP: Permudah Birokrasi Bantuan Asing untuk Korban Gempa Palu

Selasa, 2 Oktober 2018 13:57 WIB

Sejumlah relawan mendata bantuan korban pascagempa dan tsunami Palu Donggala di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, Senin, 1 Oktober 2018. Bantuan tersebur akan didistribusikan ke sejumlah korban pascagempa dan tsunami Palu Donggala yang dievakuasi di Makassar. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Romahurmuziy mengusulkan agar birokrasi penerimaan bantuan internasional untuk korban bencana tsunami dan gempa Palu serta Donggala, Sulawesi Tengah dipermudah. Dia menyarankan agar birokrasi tidak kaku dan dilonggarkan untuk menerima bantuan internasional.

Apalagi, kata dia, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan pemerintah membuka pintu bagi bantuan dari negara-negara sahabat. "Saya menyampaikan itu karena ada penolakan bantuan asing yang sudah diterbangkan ke sana, dan tidak diterima oleh bandara," kata Romi, sapaan Romahurmuziy, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 2 Oktober 2018.

Baca: Cerita Jokowi tentang Situasi Seusai Gempa dan Tsunami Palu

Kementerian Perhubungan mengakui telah menolak sebuah pesawat asing yang hendak mendarat di Palu. Pesawat itu membawa bantuan untuk para korban gempa dan tsunami Palu yang terjadi pada Jumat, 28 September lalu. Kementerian berdalih penolakan itu seiring dengan sikap selektif pemerintah.

Seruan Presiden Joko Widodo sudah diteruskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sedang berada di New York, Amerika Serikat. "Semestinya tidak boleh ada lagi hambatan-hambatan birokrasi di tingkat bawah," ujar Romi.

Ia mengakui reputasi birokrasi berbelit memang lekat dengan Indonesia dalam penerimaan bantuan dari negara-negara lain. Ia merujuk pada tsunami Aceh pada 2004. Salah satu media internasional, ujarnya, menyebut birokrasi Indonesia kaku soal penerimaan bantuan.

Baca:Pemerintah Buka Pintu Bantuan Asing untuk Korban Gempa Palu

Advertising
Advertising

Romi menyerukan agar berbelitnya birokrasi itu tak lagi terjadi dalam penanganan korban gempa dan tsunami Palu dan Donggala. Sebab, jumlah korban berpotensi terus bertambah dan Indonesia memerlukan sumber daya dari seluruh pihak untuk penanganan gempa.

"Saya serukan agar birokrasi ini dilepaskan dan dimudahkan sedemikian rupa agar masyarakat internasional yang akan membantu cukup memberitahukan, bukan lagi meminta izin," kata Wakil Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin ini.

Simak: Korban Jiwa Gempa dan Tsunami Palu Nyaris ...

Tsunami melanda Palu dan Donggala pada Jumat, 28 September 2018. Tsunami menerjang setelah gempa bermagnitudo 7,4 mengguncang daerah itu. Kepala Penerangan Daerah Militer atau Kapendam XIII/Merdeka Kolonel Infantri Muh. Thohir mengatakan berdasarkan laporan Korem 132 Tadulako per 1 Oktober 2018 hingga pukul 18.00, korban meninggal dunia akibat gempa dan tsunami Palu tercatat 925 orang.

Sejak Senin, 1 Oktober 2018, pemerintah Indonesia membuka pintu bagi masyarakat internasional yang ingin menyalurkan bantuan untuk korban tsunami dan gempa Palu. Setidaknya 18 negara sudah memberikan bantuan untuk kebutuhan korban.

BUDIARTI UTAMI PUTRI | DEWI NURITA | KORAN TEMPO

Berita terkait

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

1 hari lalu

Kata KPU Soal Gugatan Alihkan Suara PPP di 35 Dapil

KPU menanggapi permohonan sengketa pileg yang dilayangkan oleh PPP. Partai ini menuding KPU mengalihkan suara mereka di 35 dapil.

Baca Selengkapnya

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

1 hari lalu

PPP Klaim Suaranya di Papua Pegunungan Pindah ke PKB hingga Garuda

PPP mengklaim perolehan suara partainya berpindah secara tidak sah ke PKB, Partai Garuda, dan PKN.

Baca Selengkapnya

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

2 hari lalu

PAN Cabut Gugatan Sengketa Pileg dengan PPP di MK

Keputusan PAN mencabut gugatan PHPU pileg dengan PPP di MK. Diketahui, permohonan tersebut telah ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

2 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg di MK: Ribuan Suara PPP dan PDIP Diklaim Berpindah ke Partai Lain

PDIP dan PPP mengklaim ribuan suara pindah ke partai lain dalam sidang sengketa Pileg di MK hari ini.

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

2 hari lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Sebut Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Tiga Dapil Sumut

PPP mengklaim adanya ribuan perpindahan suara ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III.

Baca Selengkapnya

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

3 hari lalu

Alasan PPP Cabut Gugatan soal 3.793 Suara Berpindah ke PAN dan Gerindra

PPP mencabut dalil dalam permohonan sengketa pileg soal perpindahan ribuan suara mereka ke PAN dan Gerindra. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

4 hari lalu

Sengketa Pemilu Legislatif dari Gugatan PPP hingga Caleg

Mahkamah Konstitusi mulai menyidangkan 297 sengketa pemilu legislatif diiantaranya gugatan PPP dan caleg.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

4 hari lalu

Pilkada 2024: PKB Tetapkan Syarat Ini untuk Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

PKB Jakarta sedang menyiapkan infrastruktur partai untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

4 hari lalu

Pengamat Sebut Keunggulan Khofifah dari Risma di Pilkada Jatim, Apa Saja?

Posisi Risma sebagai kader PDIP dinilai mampu memberikan keuntungan bagi Khofifah di Pilkada Jatim.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

4 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya