TEMPO.CO, Bogor - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengenang pengalamannya kesulitan mengurus sertifikat, saat membagikan sertifikat tanah kepada warga di halaman Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, hari ini, Selasa, 25 September 2018. Ia mengatakan pernah dipersulit saat mengurus sertifikat tanah.

Baca juga: Ma'ruf Amin: Jokowi Tak Beri Sertifikat Tanah pada Konglomerat

Menurut Jokowi, pengurusan sertifikat tanah sebelum 2015 selalu berbelit dan prosesnya memakan waktu lama. "Pungut sana, pungut sini, betul? Iya, betul saya tahu. Saya pernah jadi rakyat, pernah ngurus sertifikat," katanya saat memberi sambutan.

Ia menjelaskan, pada 2015, dari 126 juta bidang tanah di Indonesia, hanya 46 juta bidang di antaranya yang bersertifikat. Setiap tahun negara hanya menerbitkan sertifikat tanah antara 500-800 ribu.

"Saya hitung masih kurang 80 juta (bidang tanah), berarti masih nunggu 160 tahun. Mau enggak 160 tahun nunggu sertifikat ini," tuturnya.

Sebabnya, kata Jokowi, begitu menjadi presiden ia memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang untuk mengebut menerbitkan sertifikat tanah untuk warga. Ia pertama kali menargetkan Kementerian ATR menerbitkan 5 juta sertifikat tanah pada 2015. Target ini dia klaim berhasil terlaksana.

Baca juga: Jokowi Minta Pemilik Tanah Gandeng Wong Cilik Kelola Lahan

Menurut Jokowi, masyarakat menunggu untuk mendapat pelayanan menerbitkan sertifikat yang murah, cepat, dan tidak berbelit-belit. Karena itu, pemerintah menargetkan pada tahun ini terbit 7 juta sertifikat dan 9 juta di tahun depan. "Kita kalau dikejar dan diberi target nyatanya juga bisa," ucapnya.

Dala acara tersebut, pemerintah membagikan 7 ribu sertifikat kepada masyarakat di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Acara penyerahan sertifikat ini turut dihadiri oleh Menteri ATR Sofyan Djalil dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.