Demokrat Gugat Asia Sentinel karena Berita Soal SBY dan Century

Reporter

M Rosseno Aji

Sabtu, 15 September 2018 06:37 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY menyampaikan pidato politik pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di JCC, Jakarta, 7 Februari 2017. Dalam acara ini juga digelar Dies Natalies Partai Demokrat ke-15. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta — Partai Demokrat berencana menggugat Asia Sentinel karena pemberitaan soal pencucian uang yang diduga dilakukan pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kasus Bank Century.

Baca juga: SBY: Banyak Rintangan Berkoalisi dengan Jokowi untuk Pilpres 2019

Demokrat menilai berita itu berisi kebohongan dan fitnah. “Kami akan mengajukan gugatan terhadap Asia Sentinel dan penulisnya John Berthelsen,” kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Pandjaitan lewat keterangan tertulis, Jumat, 14 September 2018.

Berita yang ditulis oleh pendiri Asia Sentinel, John Berthelsen berjudul “Indonesia’s Vast Criminal Conspiracy’ terbit pada 11 September 2018. Artikel itu mengulas hasil investigasi setebal 488 halaman terkait kasus bailout Bank Century.

Hasil investigasi itu termaktub dalam berkas gugatan yang diajukan Weston Capital International ke Mahkamah Agung Mauritania bulan lalu.

Advertising
Advertising

Baca juga: Demokrat: Zaman Presiden SBY Ada Istilah Cabut Mandat

Dalam beritanya, John menuding pemerintah SBY telah melakukan konspirasi kriminal terbesar dengan mencuri dana USD 12 miliar dari pembayar pajak dan mencucinya melalui bank-bank internasional. Kasus itu disebut melibatkan 30 pejabat dan sejumlah lembaga keuangan internasional.

Menurut Hinca, John telah menulis berita yang tidak benar dan dia bangun dari opini pribadi. Hinca mengatakan John mengambil berita dari materi gugatan yang sama sekali tidak menyebut SBY ataupun Partai Demokrat.

Hinca mengatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kasus Century telah menunjukan tidak ada aliran dana ke Partai Demokrat ataupun SBY. Begitu pula hasil Panitia Khusus Hak Angket Bank Century di DPR serta proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Simak juga: SKANDAL PETRAL: Inilah MR, Mister Untouchable di Era SBY

“Dalam seluruh dokumen yang dihasilkan lembaga tersebut tidak ditemukan satupun fakta soal aliran dana ke Demokrat serta SBY mencuci uang sebesar USD 12 miliar,” kata dia.

Hinca mengatakan Partai Demokrat akan mengambil tindakan hukum tidak hanya kepada Asia Sentinel, tapi juga kepada pihak di Indonesia yang menggoreng isu tersebut dan menyebarluaskan fitnah.

“Akan kami ambil tindakan hukum yang sama,” kata Sekjen Partai Demokrat.

Berita terkait

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

2 menit lalu

Alasan Pengamat Sebut Jokowi dan SBY Jadi Mentor Andal Prabowo

Pengamat menilai hubungan Jokowi dengan Megawati yang renggang membuat Jokowi dan Prabowo akan terus bersama.

Baca Selengkapnya

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

18 jam lalu

Demokrat Siapkan Tiga Nama Kader Senior Maju di Pilkada Jakarta

Demokrat siapkan tiga nama kader senionya maju di Pilkada Jakarta.

Baca Selengkapnya

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

19 jam lalu

Jajaki Koalisi dengan Partai Lain, Demokrat Incar Kursi Calon Wakil di Pilkada Jakarta

Partai Demokrat bakal mengusung sejumlah kader muda di Pilkada Jakarta. Mengincar kursi Wakil Gubernur

Baca Selengkapnya

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

1 hari lalu

May Day: Sejarah Hari Buruh sampai Jadi Libur Nasional di Era Presiden SBY

Polri menyiapkan ribuan anggotanya di sejumlah daerah mengawal aksi buruh memperingati May Day, Rabu besok,

Baca Selengkapnya

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

1 hari lalu

Kongres AS Ancam akan Sanksi Pejabat ICC Jika Keluarkan Surat Penangkapan Netanyahu

Kongres AS dilaporkan memperingatkan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) atas surat perintah penangkapan bagi pejabat Israel

Baca Selengkapnya

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

2 hari lalu

5 Presiden Indonesia yang Juga Petinggi Partai, Tak ada Nama Jokowi

Jokowi jadi satu-satunya presiden Indonesia yang dipecat dari partai, inilah 5 Presiden Indonesia yang juga menjadi petinggi partai.

Baca Selengkapnya

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

2 hari lalu

Kecuali Partai Gelora, Gerindra-Golkar-PAN-Demokrat Buka Peluang PKS Gabung ke Prabowo

Sejumlah partai politik yang tergabung dalam KIM membuka peluang PKS untuk bergabung ke Prabowo, kecuali Gelora. Apa alasan Gelora menolak PKS?

Baca Selengkapnya

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

2 hari lalu

Demokrat soal Peluang PKS Gabung ke Kubu Prabowo: Enggak Masalah Buat Kami

Demokrat tidak keberatan jika nantinya PKS benar akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 hari lalu

Respons Gerindra hingga Golkar Soal Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Gerindra menegaskan Prabowo belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

5 hari lalu

Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.

Baca Selengkapnya