TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Hidayat Nur Wahid mendukung pencopotan iklan Jokowi tentang bendungan di bioskop. "Saya setuju kalau iklan semacam ini dicopot saja, karena alih-alih menghadirkan simpati, itu akan menghadirkan antipati," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 September 2018.

Baca: Kubu Jokowi Akan Segera Buka Rekening Khusus Dana Kampanye

Menurut Hidayat, pemerintah semestinya bisa mengiklankan program dan kinerjanya lewat tempat yang wajar, seperti baliho atau siaran televisi di TVRI. Adapun bioskop, kata dia, merupakan tempat publik yang tidak berkaitan dengan pemerintah. "Itu tempat milik swasta, bahkan rakyat membayar. Sebaiknya pemerintah tidak melakukan sosialisasi itu," ujarnya.

Selain itu, Hidayat mengatakan, sosialisasi program dan kinerja pemerintah sebaiknya juga dilakukan sejak dulu. Bukan hanya sekarang dan menjelang pemilihan umum. Sebab, kata dia, munculnya tayangan iklan di bioskop malah membuat netizen beranggapan sedang kampanye pilpres. "Ini netizen yang berkomentar seperti itu. Dia saja yang bukan politikus menganggap seperti itu, apalagi yang politikus," katanya.

Sebelumnya, iklan layanan masyarakat di bioskop ramai dibahas di media sosial. Iklan tersebut berisi pembangunan beberapa bendungan di Indonesia. Di akhir iklan, ada kutipan dari Presiden Joko Widodo yang diikuti dengan tagar #MENUJUINDONESIAMAJU.

Fadli Zon, melalui akun Twitter-nya, turut mengkritik iklan ini. Dalam kicauannya, dia menuliskan sebaiknya iklan ini dicopot dari bioskop.

Baca: Eks Kapolda Jatim dan Dahlan Iskan Diusulkan Jadi Timses Jokowi

Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ferdinandus Setu, mengatakan kementerian memang bertugas menunjukkan capaian pemerintah, termasuk dalam iklan tersebut.

Menurut Ferdinandus, bioskop memang dipilih sebagai salah satu kanal penayangan iklan layanan masyarakat. Sebab, kata dia, bioskop dinilai tepat sasaran mengingat jumlah penontonnya terukur. "Untuk diketahui, pengelola bioskop memang menyediakan space untuk iklan sebelum penayangan sebuah film," katanya.

Ferdinandus juga membantah iklan di bioskop itu dikaitkan dengan kampanye Jokowi yang akan maju kembali dalam pilpres 2019. "Itu bukan kampanye. Kemenkominfo menjalankan amanat undang-undang sebagai humas pemerintah," tuturnya.