INFO NASIONAL - Sebagai warga negara yang bertanggungjawab, masyarakat diharapkan tidak pesimis dan masa bodoh dalam menggunakan hak politiknya. Masyarakat harus memilih pemimpin yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

"Tidak bertanggung jawab kalau kita tidak mau tahu urusan politik," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat memberi sambutan dalam acara Kongres I Pemuda Agama Khonghucu Indonesia (PAKIN), di Hotel Balairung, Jakarta, 11 September 2018.

Zulkifli Hasan mengatakan, bangsa ini didirikan oleh kaum muda terdidik. Dia menyebut bahwa kaum muda terdidik itu mulai bergerak dari tahun 1908, 1928, dan 1945. Dipaparkan, tahun 1945 pendiri bangsa sudah membincangkan dasar-dasar negara. "Mereka berasal dari berbagai golongan dan asal-usul," ucapnya.

Pada masa itu, menurut Zulkifli Hasan, para pendiri bangsa sudah berbicara demokrasi, kesetaraan, dan keadilan. Apa yang dipikirkan itu tercermin dalam nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Jadi kalau kita mempermasalahkan perbedaan dan asal-usul, berarti kita kembali ke masa lalu," tuturnya.

Ketika Indonesia di tahun 1945 sudah membincangkan demokrasi, keadilan, dan kesetaraan, 20 tahun kemudian banyak negara yang membincangkan hal-hal yang demikian. "Jadi kita lebih dahulu memikirkan demokrasi dibanding dengan negara lain," katanya.

Pria asal Lampung itu menyesalkan bila saat ini ada masyarakat atau salah satu kelompok yang bersikap irasional. Diakui, bangsa ini memang beragam dan majemuk. "Nah, dalam kondisi yang demikian, kita berharap bila ada masalah harus dimusyawarahkan," ujarnya.

Menurut Zulkifli Hasan, negara ini lahir berdasarkan kesepakatan. Pancasila dan UUD harus menjadi pegangan. "Pancasila itu harus menjadi perilaku yang disinari cahaya illahi. Bukan perilaku yang menghujat," ucapnya.

Pria yang akrab dipanggil Bang Zul itu mengatakan, di antara kita ada yang beda suku dan agama. "Namun kita satu saudara dalam kebangsaan," tuturnya.

Kata Bang Zul, bangsa ini bukan milik satu golongan. Dalam perbedaan inilah diharap penguasa adil dalam hukum. "Kalau hukum tidak adil pasti akan memunculkan aksi reaksi, " ujarnya.

Untu itu dia menegaskan, kekuasaan yang ada harus melayani masyarakat secara adil. "Tidak boleh ada masyarakat yang kelaparan," katanya.

Dikatakan, jangan sampai jabatan yang ada digunakan sebagai jalan pintas untuk menumpuk kekayaan. Pejabat diharap mematuhi apa yang telah disumpahkan saat hendak memangku kekuasaan. "Dalam sumpah jabatan, ia harus taat pada dasar negara dan konstitusi," ucapnya.

Di akhir sambutan, Zulkifli Hasan mengajak PAKIN untuk ikut memberi sumbang saran demi kemajuan bangsa dan negara. (*)