Cerita Suku Anak Dalam di Jambi yang Ikut Merawat Hutan Harapan

Jumat, 7 September 2018 09:30 WIB

Anak Warga Suku Anak Dalam sedang mengikuti program Pendidikan Sekolah Kelas Jauh yang dijalankan Hutan Harapan. TEMPO/Syaipul Bakhori

TEMPO.CO, Jambi - Warga Suku Anak Dalam Bathin IX yang menetap di Sungai Pelumpang, Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi, merasa belum diakui oleh pemerintah sebagai warga negara. Alasan mereka, sudah bertahun-tahun mengajukan Kartu Tanda Penduduk atau KTP tidak kunjung dipenuhi.

"Mungkin pemerintah belum mengakui kami sepenuhnya. Padahal, kami sejak 2013 menetap di sini dan berulang kali mengusulkan untuk mendapatkan KTP, tapi tidak direspons pemerintah," kata Rusman, 49 tahun, kepada Tempo, Kamis, 6 September 2018.
Keluhan serupa dikemukakan Hasan Badak, 55 tahun. "Anehnya lagi, kami setiap ada pemilihan disuruh memilih, baik pemilihan calon anggota legislatif atau pemiliham bupati dan gubernur," ujarnya.
Sebayak 228 kepala keluarga Sungai Anak Dalam kini tinggal di kawasan hutan Batanggari dan Muarojambi hingga keperbatasan Provinsi Sumatera Selatan. Mereka yang menetap 53 kepala keluarga di Desa Bungku, sisanya berpindah-pindah (nomaden). Mereka mendapat bimaan PT Restorasi Ekosistem Konservasi Indonesia (REKI) untuk dilibatkan mengelola kawasan Hutan Harapan.
"Mereka kami libatkan dalam merestorasi kawasan hutan sekaligus menjaganya," kata Adam Azis, Head of Stakeholder Partnership and Land Stabilisation Dipisition PT REKI. Menurut Adam, pelibatan mereka juga dalam bidang pencarian bibit kayu untuk ditanam kembali pada kawasan hutan eks Hak Pengusaan Huta PT Asialog. Mereka juga mendapat jaminan kesehatan dan pendidikan.
Sektor pendidikan PT REKI membuat sekolah kelas jauh dengan jumlah murid 33 orang. Tiga orang di antaranya akan masuk sekolah menengah tingkat pertama di Kecamtan Sungai Bahar, Kabupaten Muarajambi.
Advisor Penanaman Perencanaan dan Perlindungan Hutan PT REKI, YusupCahyadin, mengemukakan, ide merestorasi ekosistem sisa hutan hujan tropis dataran rendah menggugah Pemerintah Indonesia mengelurkan kebijakan restorasi ekosistem di hutan produksi secara resmi melalui SK Menteri Kehutanan No 159/Menhut-II/2004.

Pada 2005, untuk pertama kalinya di Indonesia menetapkan areal sekitar 100 hektare di Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi sebagai kawasan restorasi ekosistem.
Kebijakan ini terlahir dari kekhawatiran akan hilangnya hutan alam di kawasan hutan produksi, rentannya pengelolaan kawasan hak pengusahaan hutan (HPH), dan perubahan hutan alam menjadi peruntukan lainnya.

Dari 16 juta hektare hutan dataran rendah Sumatera pada 1900, kini hanya tersisa sekitar 500 ribu hektare saja. Sebanyak 20 persennya adalah hutan harapan, yang membentang di dua kabupaten dalam Provinsi Jambi, yakni Kabupaten Sarolangun dan Batanghari.

Sementara itu hutan harapan di Provinsi Sumatera Selatan berada di Kabupaten Musi Banyuasin. Izin pengelolaannya diberikan kepada Unit Manajemen Hutan Harapan bentukan Burung Indonesia, Birdlife International dan Royal Society for the Protection of Birds.
Hutan Harapan merupakan sumber serta areal resapan air (water catchment area) penting bagi masyarakat Jambi dan Sumatera Selatan. Sungai Batang Kapas dan Sungai Meranti adalah hulu Sungai Musi yang mengalir melalui Sungai Batanghari Leko. Sungai ini adalah sumber kehidupan utama masyarakat. Sungai ini untuk air bersih, perikanan, pertanian, perkebunan maupun sarana transportasi.

Sungai Lalan merupakan sumber kehidupan warga masyarakat Kecamatan Bayunglincir, Kabuapten Musi Banyuasin dan sekitarnya. Sungai Kandang yang juga berhulu di Hutan Harapan merupakan sumber air penting bagi warga masyarakat di sekitar Sungai Bahar, Kabupaten Muarojambi, Jambi. Pada musim kemarau 2015 lalu, sungai-sungai yang berhulu di Hutan Harapan tetap mampu menangkap dan menyuplai air bagi masyarakat Sumatera Selatan dan Jambi.

SYAIPUL BAKHORI

Berita terkait

Asal Usul World Water Forum, Konvensi Dunia yang Khusus Membahas Masalah Air

1 hari lalu

Asal Usul World Water Forum, Konvensi Dunia yang Khusus Membahas Masalah Air

Masalah krisis air yang menghantui dunia kreap dibahas dalam World Water Forum, musyawarah khusus di tingkat dunia.

Baca Selengkapnya

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

3 hari lalu

Greenpeace Sebut Pembukaan Lahan Hutan untuk Sawit Pemicu Utama Deforestasi

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mengklaim ekspor ke luar negeri turun, terutama di Eropa.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

5 hari lalu

Terpopuler: Zulhas Revisi Permendag Barang Bawaan Impor, Teten Evaluasi Pernyataan Pejabatnya soal Warung Madura

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas merevisi lagi peraturan tentang barang bawaan impor penumpang warga Indonesia dari luar negeri.

Baca Selengkapnya

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

5 hari lalu

Gapki Tanggapi Target Pemerintah soal Pemutihan Lahan Sawit pada September 2024

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki tanggapi soal target pemerintah menyelesaikan pemutihan hutan di lahan sawit September 2024.

Baca Selengkapnya

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

5 hari lalu

Sawit PT RAP Diduga Masuk Kawasan Hutan Kapuas Hulu

Perkebunan sawit PT Riau Agrotama Plantation (PT RAP), anak perusahaan Salim Group diduga merambah hutan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca Selengkapnya

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

5 hari lalu

Kebun Sawit Anak Usaha Sinarmas Diduga Terabas Cagar Alam Kelautku Kalimantan Selatan

Kebun sawit PT SKIP Senakin Estate, anak usaha Sinarmas, diduga menerabas hutan Cagar Alam Kelautku, Kalimantan Selatan.

Baca Selengkapnya

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

5 hari lalu

Ratusan Ribu Hektare Sawit Ilegal Kalimantan Tengah akan Diputihkan, Dinas Perkebunan Mengaku Tidak Dilibatkan

Lebih dari separo lahan sawit di Kalimantan Tengah diduga berada dalam kawasan hutan. Pemerintah berencana melakukan pemutihan sawit ilegal.

Baca Selengkapnya

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

5 hari lalu

12 Ribu Kebun Darmex Group Diduga Terobos Kawasan Hutan Riau, Akan Diputihkan

Riau menjadi provinsi dengan kebun sawit bermasalah paling luas di Indonesia. Berdasarkan catatan Greenpeace sekitar 1.231.614 hektare kebun kelapa sawit di Riau berada di kawasan hutan. Salah satu perusahaan kelapa sawit yang diduga melakukan perambahan kawasan hutan adalah PT Palma Satu, anak perusahaan Darmex Group.

Baca Selengkapnya

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

5 hari lalu

22 Ribu Hektare Lahan Sawit PT SCP Diduga Berada dalam Kawasan Hutan, Kerap Memicu Kebakaran

22 ribu hektare perkebunan sawit PT Suryamas Cipta Perkasa (PT SCP) masuk kawasan hutan hidrologis gambut di Kalimantan Tengah.

Baca Selengkapnya

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

8 hari lalu

Upaya Wali Kota Zul Elfian Wujudkan Solok Kota Bersih dan Hijau

Solok berhasil kurangi sampah 10 persen

Baca Selengkapnya