Survei: Kepuasaan Publik pada Jokowi di Isu Ekonomi Rendah

Selasa, 4 September 2018 09:17 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (kedua kanan) bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla melihat isi buku tabungan saat pemberian bonus kepada atlet peraih medali di Istana Negara, Jakarta, Minggu, 2 September 2018. Peraih medali emas mendapatkan Rp1,5 miliar yang diberikan dalam bentuk buku tabungan dan ATM Bank Rakyat Indonesia. ANTARA/Hafidz Mubarak A

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga survei Y-Publica mencatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dan Jusuf Kalla dalam beberapa bidang masih rendah. Direktur Eksekutif Y-Publica Rudi Hartono mengatakan di bidang kesehatan, misalnya, tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi - JK hanya 50,7 persen.

Baca: Kepuasan Publik pada Kinerja Jokowi Tak Sebanding Elektabilitas

"Padahal pada Mei, kepuasan publik di isu kesehatan ada pada angka 70,7 persen, namun sekarang turun 50,7 persen," kata Rudi Hartono di Bakoel Coffie, Jakarta, Senin, 3 September 2018. Tingkat kepuasan terhadap perlindungan HAM juga masih rendah, yaitu 50,2 persen; penciptaan lapangan kerja 47,9 persen; dan pemenuhan kebutuhan pokok 41,4 persen.

Di bidang ekonomi, sebanyak 50,4 persen responden menilai kondisi ekonomi saat ini masih sama dengan lima tahun sebelumnya. Bahkan 16,7 persen responden mengatakan situasi perekonomian saat ini memburuk.

Survei Y-Publica ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak bertingkat (multistage random sampling). Mereka mewakili 120 desa dari 34 provinsi di Indonesia.

Advertising
Advertising

Survey tersebut dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan responden terpilih dengan menggunakan kuesioner. Pengambilan data dilakukan pada 13-23 Agustus 2018. Margin of error survei ini sebesar 2,98 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Namun, Rudi Hartono mencatat secara keseluruhan tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi naik dari 72,5 persen pada Mei menjadi 72,9 persen pada Agustus. Kinerja yang paling diapresiasi adalah pembangunan infrastruktur dengan tingkat kepuasan 78,2 persen, pemberantasan korupsi 74,5 persen, hubungan luar negeri 74,2 persen, penegakan hukum 73,1 persen, dan pendidikan 72,6 persen.

Simak juga: Survei: Jokowi - Ma'ruf Unggul di Basis NU

Meski tingkat kepuasannya mencapai 70 persen, elektabilitas Jokowi hanya mencapai kisaran 50 persen. "Elektabilitas Jokowi tidak pernah menyentuh 60 persen," kata Rudi. Dia mengatakan Jokowi harus segera mengisi ruang-ruang kosong dengan mulai fokus penyampaian kinerja selama ini.

Berita terkait

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

8 jam lalu

Sekjen Gerindra Tepis Anggapan Jokowi Jadi Penghalang Pertemuan Prabowo dan Megawati

Justru, kata Muzani, Presiden Jokowi lah yang mendorong terselenggaranya pertemuan antara Prabowo dan Megawati.

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

8 jam lalu

Pengamat Sebut Ide Prabowo Bentuk Presidential Club Bagus, tapi Ada Problem

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai pembentukan presidential club memiliki dua tujuan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

10 jam lalu

Jokowi Teken UU Desa, Pengamat Soroti Anggaran hingga Potensi Politik Dinasti

Salah satu poin penting dalam UU Desa tersebut adalah soal masa jabatan kepala desa selama 8 tahun dan dapat dipilih lagi untuk periode kedua,

Baca Selengkapnya

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

14 jam lalu

Membedah 5 Poin Krusial dalam UU Desa yang Baru

Beleid itu menyatakan uang pensiun sebagai salah satu hak kepala desa. Namun, besaran tunjangan tersebut tidak ditentukan dalam UU Desa.

Baca Selengkapnya

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

15 jam lalu

Relawan Jokowi Imbau PDIP Tak Cari Kambing Hitam Setelah Ganjar-Mahfud Kalah Pilpres

Panel Barus, mengatakan setelah Ganjar-Mahfud meraih suara paling rendah, PDIP cenderung menyalahkan Jokowi atas hal tersebut.

Baca Selengkapnya

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

18 jam lalu

Respons Jokowi hingga Luhut Soal Komposisi Kabinet Prabowo

Jokowi mengatakan dia dan pihak lain boleh ikut berpendapat jika dimintai saran soal susunan kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

18 jam lalu

Sorotan Media Asing Soal Luhut Buka Kemungkinan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora , Apa Alasan dan Syaratnya?

Menkomarinves Luhut Pandjaoitan buka kemungkinan kewarganegaraan ganda untuk diaspora. Apa saja alasan dan syaratnya?

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

19 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

19 jam lalu

Prabowo Ingin Buat Presidential Club, Tanggapan Jokowi hingga Pengamat Politik

Prabowo Subianto berkeinginan membuat klub kepresidenan atau presidential club

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

19 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya