Eks TPF Munir Jelaskan Kronologi Penyerahan Berkas Investigasi

Jumat, 31 Agustus 2018 06:43 WIB

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, 8 September 2016. Dalam aksi yang ke-458 tersebut JSKK kembali menagih janji Presiden Joko Widodo mengusut tuntas kasus pembunuhan Munir yang terjadi pada 7 September 2004 silam. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Sekretaris Tim Pencari Fakta (TPF) untuk kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib, Usman Hamid, menjelaskan timnya telah menyerahkan berkas TPF kepada mantan Presiden Susilo Bambang Yudhono atau SBY di Istana Negara pada 24 Juni 2005.

Penyerahan dokumen itu disaksikan sejumlah pejabat pemerintahan serta Kepolisian RI, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan dan Badan Intelijen Negara (BIN). “Namun ketika terjadi polemik bahwa dokumen itu hilang, SBY dan para mantan menteri langsung mengadakan konferensi pers di Cikeas," kata Usman di kawasan Cikini, Jakarta Pusat pada Kamis, 30 Agustus 2018.

Baca: Pollycarpus Bebas, Koalisi Masyarakat: Kasus Munir Belum Selesai

Dalam konferensi pers itu, kata Usman, SBY dan jajarannya menyampaikan bahwa laporan itu benar telah diterima oleh mereka. Tetapi dokumen itu tidak dibawa, melainkan disimpan di kantor Sekretariat Negara. Jika memang Sekretariat Negara pada era Joko Widodo itu sudah tak lagi menyimpannya, maka pihak pejabat dari era SBY bersedia menyerahkan salinan dokumen tersebut.

“Itu sudah dilakukan oleh Sudi Silalahi dengan mengantar dokumen itu ke Sekretariat Negara yang hingga hari ini justru tidak ada kabarnya,” kata Usman.

Advertising
Advertising

Hasil penyidikan menyatakan Pollycarpus, pilot pesawat Garuda, dan anggota Badan Intelijen Negara serta bekas Komandon Kopassus TNI Angkatan Darat, Muchdi Purwoprandjono sebagai pelaku. Pollycarpus menjalani hukuman 14 tahun penjara dan dinyatakan bebas murni pada 29 Agustus 2018. Sedangkan Muchdi diputus bebas pada 2008 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Baca: Sampai Pollycarpus Bebas, Polri Belum Cari Dokumen TPF Munir

Meski begitu, hingga hari ini belum terungkap juga siapa dalang pembunuh aktivis HAM tersebut. Komisi Informasi Pusat pernah memerintahkan pemerintah untuk membuka lagi dokumen tersebut. Namun kementerian dan lembaga negara di era Presiden Joko Widodo mengaku tak memiliki dokumen tersebut.

Isi berkas itu, kata Usman, adalah laporan hasil temuan dari pencarian fakta selama tiga sampai enam bulan setelah kematian Munir, antara lain adalah empat lapis pelaku yang terlibat dalam pembunuhan tersebut dan beberapa rekomendasi.

“Kami memberikan rekomendasi seperti membentuk tim investigasi yang independen, memeriksa nama-nama yang dianggap bertanggungjawab dalam operasi intelijen dan kerjasama dengan lembaga internasional,” kata Usman.

Baca: Usman Hamid: Kabareskrim Baru Orang yang Tepat Ungkap Kasus Munir

Berita terkait

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

5 jam lalu

Jokowi Soal Susunan Kabinet Prabowo: Kalau Enggak Diminta Saran tapi Ikut Nimbrung, Enggak Boleh

Menurut Jokowi, berbagai masukan tentang susunan kabinet mendatang itu boleh diberikan jika Prabowo meminta.

Baca Selengkapnya

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

6 jam lalu

Jokowi soal Rencana Pemberian Insentif Mobil Listrik: Masih Dibicarakan

Presiden Joko Widodo alias Jokowi buka suara soal kelanjutan rencana pemerintah memberi insentif untuk mobil hybrid.

Baca Selengkapnya

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

6 jam lalu

Nadiem Berterima Kasih ke Jokowi atas Dukungan terhadap Merdeka Belajar

Nadiem mengatakan, semua keberhasilan gerakan Merdeka Belajar selama ini berkat dukungan dan arahan dari Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

6 jam lalu

Jokowi Sebut Kapasitas Produksi Motor Listrik di RI 1,6 Juta Unit, Baru Tercapai 100 Ribu Unit

Presiden Jokowi menyebut Indonesia memiliki peluang pasar yang besar untuk mengembangkan ekosistem kendaraan motor listrik. Begini penjelasannya.

Baca Selengkapnya

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

7 jam lalu

Jokowi Respons Positif soal Wacana Presidential Club, Berharap Bisa Dilakukan Setiap 2 Hari Sekali

Jokowi merespons positif wacana Presidential Club yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto

Baca Selengkapnya

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

7 jam lalu

Jokowi Tegaskan Penyusunan Kabinet Baru Hak Prerogatif Prabowo: Kalau Usul-usul Boleh

Jokowi menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo

Baca Selengkapnya

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

9 jam lalu

Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang Bakal Direlokasi ke Bolaang Mongondow

Kementerian PUPR bakal merelokasi merelokasi warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

9 jam lalu

Prabowo Bakal Bentuk Presidential Club, Megawati, SBY dan Jokowi Masuk di Dalamnya

Prabowo disebut akan membentuk Presidential Club yang menjadi wadah pertemuan mantan presiden.

Baca Selengkapnya

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

12 jam lalu

Jokowi Instruksikan Pendataan dan Relokasi Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi meminta pendataan penduduk terdampak erupsi Gunung Ruang dan persiapan tempat relokasi

Baca Selengkapnya

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

12 jam lalu

Respons Istana atas Wacana Presidential Club dari Jubir Prabowo

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menanggapi wacana pembentukan presidential club yang disampaikan juru bicara Prabowo

Baca Selengkapnya